Purwokerto (ANTARA) - Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dapat dikatakan sukses dalam mengelola sampah, setelah sempat mengalami krisis barang bekas yang cukup parah pada tahun 2018, akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, penolakan warga terhadap lokasi TPA Kaliori, dan minimnya lahan TPA wilayah perkotaan di Purwokerto.
Di era pemerintahan Achmad Husein dan Sadewo Tri Lastiono, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023, berbagai upaya dilakukan demi mewujudkan Banyumas yang bebas dari sampah.
Hingga akhirnya pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun tempat pembuangan akhir sampah berbasis lingkungan dan edukasi (TPA BLE) seluas 3,5 hektare di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, dengan anggaran sebesar Rp44 miliar yang bersumber dari APBN serta didukung dana pendamping dari APBD sebesar Rp6,3 miliar.
Kehadiran TPA BLE tersebut secara perlahan berhasil mengatasi permasalahan sampah di Banyumas, meskipun belum paripurna karena dari produksi sampah yang mencapai 600 ton per hari, baru 493 ton per hari yang terselesaikan.
Volume sebesar 600 ton per hari itu merupakan sampah-sampah yang terdeteksi karena secara teori, penduduk Kabupaten Banyumas yang mencapai kisaran 1,8 juta jiwa mampu menghasilkan sampah hingga 900 ton per hari, dengan asumsi setiap orang menghasilkan sampai sebanyak 0,5 kilogram per hari.
Kendati demikian, keberhasilan dalam pengelolaan sampah tersebut telah membawa Banyumas menjadi tuan rumah kegiatan forum dialog City Window Series (CWS) II yang diselenggarakan oleh Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC) pada tahun 2023 yang diikuti delegasi dari 13 kota se-ASEAN.
Bahkan, hingga saat ini tidak sedikit pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia yang datang ke Banyumas untuk melakukan studi komparatif dalam hal pengelolaan sampah.
Terkait dengan keberhasilan dalam pengelolaan sampah, meskipun belum sampai 100 persen atau paripurna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri mengatakan pengelolaan sampah selalu berproses.
"Artinya, kalau Banyumas dikatakan baik secara viral, kami selaku praktisi belum bisa menerima penghargaan itu karena terlalu tinggi. Kalau secara jujur, kita memang menuju baik," katanya.
Dari semua itu, yang menjadi catatan penting adalah ketika Banyumas berani mengambil risiko dengan tidak mengoperasikan TPA tradisional atau landfill berupa lahan pembuangan sampah.
Penutupan TPA tradisional tersebut sudah berjalan selama enam tahun dengan segala kekurangannya, namun Banyumas dapat menunjukkan bahwa tanpa TPA tradisional, pengelolaan sampah bisa berkelanjutan dan cukup tangguh.
Oleh karena itu, Banyumas menjadi daya magnet bagi berbagai kabupaten/kota di Indonesia maupun sejumlah negara untuk mempelajari praktik baik dalam mengelola sampah, karena Banyumas telah mampu mengintegrasikan pengelolaan dari hulu, tengah, hingga hilir.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025
