Bandung (ANTARA) - Badan Bank Tanah (BBT) mencatatkan pertumbuhan positif pada perolehan tanah 2024 sebesar 14.637,2 hektar atau naik 194 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada 2023, perolehan tanah yang tercatat sebesar 7.518 hektar dan di tahun sebelumnya 10.960,4 hektar. Dengan demikian, total aset yang dimiliki selama tiga tahun mencapai 33.115,6 hektar di 21 provinsi Indonesia.
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan semua stakeholder terkhusus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah dan juga masyarakat.
"Alhamdulillah tahun ini kami berhasil mencatatkan perolehan terbesar sejak pertama kali Badan Bank Tanah berdiri. Kami berkomitmen tanah-tanah yang kami peroleh, akan kami kelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia," ujar Parman dalam media gathering Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Parman menyampaikan, BBT turut mendukung program Astacita milik Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyediaan dan pengendalian tanah, yang akan memberi dampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam rangka pemerataan ekonomi melalui program reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Bank Tanah.
"Melalui Badan Bank Tanah, memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas HPL, kepastian harga dan kecepatan proses investasi. Ini merupakan salah satu upaya dari kami dalam mendukung pemerintah. Karena kami juga merah putih," katanya.
Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat menyebut, pemanfaatan tanah Badan Bank Tanah berada di 13 kabupaten/kota dari total 45 kabupaten/kota yang menjadi lokasi aset persediaan tanah BBT.
Adapun pemanfaatannya meliputi kepentingan umum dan komersial, mulai dari untuk pembangunan bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), perkebunan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan dan pusat logistik hingga untuk pembangunan pusat ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik," jelasnya.
Badan Bank Tanah menyediakan lahan total 3.793,9 hektar untuk reforma agrarian yang terdapat di empat lokasi. Dalam kegiatan ini, masyarakat sama sekali tidak akan dikenakan biaya hingga menjadi sertifikat.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo menyampaikan, Badan Bank Tanah merencanakan target perolehan tanah seluas 140 ribu hektar pada 2025.
Tanah-tanah tersebut nantinya akan bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, Kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, dan lainnya sebagaimana tertuang dalam PP 64 Tahun 2021.
Selain itu juga bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya.
"Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024," ujar Ari.
Baca juga: Bank Tanah beri solusi warga kena dampak IKN lewat reforma agraria
Baca juga: Bank Tanah bidik lahan potensial untuk program swasembada pangan
Baca juga: Menteri PKP: Bank Tanah menjadi kunci utama Program 3 Juta Rumah
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
