BAM DPR tindak lanjuti aspirasi Aliansi Pejuang BPI ke Komisi X

Jakarta (ANTARA) - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2024 kepada komisi yang membidangi bidang pendidikan, yakni Komisi X DPR.

"Kami akan sampaikan kepada rekan kami yang ada di kelengkapan dewan di Komisi X karena ini adalah mitra dari Komisi X," kata anggota BAM DPR RI Harris Turino kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu usai mengikuti rapat dengar pendapat umum antara BAM DPR dan Aliansi Pejuang BPI 2024.

Dalam rapat itu, salah satu hal yang disampaikan oleh Aliansi Pejuang BPI 2024 adalah ketidaksesuaian antara perencanaan kuota penerima BPI pada 2024 dengan realisasinya.

Dalam rapat antara Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Januari 2024, diungkapkan bahwa perencanaan kuota BPI 2024 dapat mencapai 2.700 orang. Lalu, aliansi juga mengamati berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemendikbudristek pada 2024, setidaknya kuota penerima BPI mencapai 2.394 orang.

Akan tetapi, dalam realisasinya, diketahui bahwa penerima BPI pada 2024 hanya mencapai 200 orang. Setelah diperjuangkan oleh Aliansi Pejuang BPI itu, kuota hanya dapat bertambah menjadi 700 orang.

Dengan demikian, Aliansi Pejuang BPI 2024 meminta agar dua ribuan kuota penerima BPI pada 2024 itu dapat direalisasikan pada 2025.

Dalam kesempatan yang sama, aliansi tersebut juga menyoroti persoalan seleksi wawancara BPI yang diduga tidak mempunyai indikator kelulusan yang jelas.

Aliansi menilai wawancara dalam seleksi BPI sangat subjektif, sehingga banyak calon penerima beasiswa yang gagal tanpa ada penjelasan mengenai letak kesalahannya.

Selain itu, tidak ada fasilitas untuk memberikan sanggahan atas pengumuman akhir yang telah disampaikan panitia kepada peserta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi.

Sejalan dengan persoalan itu, Harris juga menyampaikan BAM DPR RI akan meminta perbaikan dalam proses seleksi BPI jika memang terbukti ada permasalahan dalam tahapan itu.

"Kalau memang ada permasalahan di dalam proses seleksi di BPI supaya bisa dilakukan sebuah perbaikan dan rekan-rekan di Komisi X," katanya.