Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena mengusulkan agar pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.
"Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Mahdalena di Jakarta, Senin.
Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dimulai hari ini melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Lebih lanjut, Mahdalena mengatakan evaluasi berkala itu berperan penting dalam memastikan bahwa sekolah dengan sistem asrama masih berjalan dengan baik. Setiap kendala ataupun masalah, ujar dia, dapat segera diperbaiki dan ditangani melalui hasil evaluasi berkala tersebut.
"Presiden Prabowo mempunyai ekspektasi tinggi agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi milestone atau titik capaian bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak,” kata dia.
Berikutnya, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.
"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” ujar dia.
Baca juga: Menko BG: Sekolah Rakyat berguna untuk penguatan ideologi Pancasila
Diketahui, Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Hingga hari ini, terdapat 63 titik operasional Sekolah Rakyat yang diresmikan, dengan 256 rombongan belajar (rombel), dengan jumlah siswa lebih dari 6.000, terdiri dari tiga rombel SD, 112 rombel SMP, dan 141 rombel SMA.
Enam puluh tiga titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, tiga lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dua lokasi, Sulawesi delapan lokasi, Maluku dua lokasi, dan Papua satu lokasi.
Baca juga: Siswa SR di Lampung jika ada yang sakit dikarantina sementara
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
