Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan khusus serta dukungan politik yang kuat guna mengatasi petani gurem keluar dari zona kemiskinan.
Dalam memperingati Hari Tani Nasional, dia mengingatkan bahwa selama ini kelompok petani gurem selalu tersisihkan dari kebijakan dan program pemerintah. Adapun petani gurem merupakan petani atau keluarga bertani menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare dengan keterbatasan ekonomi.
"Saatnya ada kebijakan dan regulasi khusus serta dukungan politik yang berpihak kepada petani gurem," kata Rina dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Sensus Pertanian oleh BPS, dia mengatakan jumlah petani gurem, yang mengolah lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar mencapai 17,2 juta. Mereka menghadapi persoalan keterbatasan lahan, modal, teknologi, dan akses pasar sehingga dililit kemiskinan, bahkan sebagian tergolong miskin ekstrem.
"Regulasi khusus itu antara melalui redistribusi lahan dan reformasi agraria untuk petani gurem," kata dia.
Selain itu, menurut dia, dibutuhkan juga kebijakan dan regulasi khusus seperti akses permodalan dan pasar berupa kredit mikro berbunga rendah khusus petani gurem, asuransi pertanian untuk melindungi dari gagal panen, bantuan sosial produktif berupa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk lahan sempit, bibit dan modal kerja.
Pada intinya, dia menyebut petani gurem harus bisa bertransformasi menjadi petani komersial kecil dengan posisi tawar yang kuat agar terlindungi dari kerentanan ekonomi.
Untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan, dia pun memperjuangkan alokasi 5 persen APBN untuk sektor pertanian. Selain itu juga untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani serta memasukkan target Nilai Tukar Petani (NTP) dalam APBN.
"Petani gurem membutuhkan bantuan untuk menghadapi berbagai resiko dalam budidaya pertanian di sisi hulu," kata dia.
Baca juga: Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan
Baca juga: Istana terima audiensi kelompok petani, bahas Dewan Reforma Agraria
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
