Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa senjata pertahanan canggih memiliki harga yang mahal sehingga Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI disetujui mendapatkan anggaran Rp187,1 triliun pada tahun 2026 oleh DPR RI.
“Karena senjata yang canggih itu mahal. Sangat mahal,” katanya di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu.
Agus mengatakan, dengan anggaran pertahanan yang besar, TNI akan bisa menjaga kedaulatan negara sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan aman.
“Investor juga bisa masuk ke negara kita tanpa terganggu,” imbuhnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa negara lain memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar.
“Di negara-negara lain itu anggaran pertahanannya lebih besar. Contohnya Pakistan. Pertahanan di negara-negara lain besar sehingga tentara khususnya bisa mengamankan wilayahnya, bisa mengamankan masyarakat,” ucapnya.
Pada Selasa (16/9), Komisi I DPR RI menyetujui jumlah anggaran yang diajukan Kemenhan untuk tahun 2026 sebesar Rp 187,1 triliun.
"Proposal akhir dari anggaran Kemenhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187,1 triliun," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie menjelaskan, anggaran itu akan digunakan Kemenhan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
Sjafrie memastikan serapan anggaran akan dilakukan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Karenanya, dia meminta seluruh kepala staf angkatan untuk serius dalam menggunakan anggaran secara efektif namun dengan hasil yang maksimal.
"Para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara," jelas Sjafrie.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
