Jakarta (ANTARA) - Selain sudah luas diakui negara-negara Barat dan komunitas global, Negara Palestina kini diakui oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, setelah Inggris dan Prancis juga mengakui negara itu dalam kurun empat bulan terakhir.
Kedua negara ini menyusul pengakuan serupa yang sudah disampaikan China dan Rusia tujuh belas tahun silam pada 1988, tak lama setelah mendiang Yasser Arafat memproklamasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.
Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, walau negara ini mengakui Otoritas Palestina sejak 1990-an.
Amerika Serikat kian menulikan diri selama negara ini dipimpin oleh Donald Trump, untuk menjadi satu-satunya negara besar yang masih berdiri fanatik di belakang Israel.
Apa yang dilakukan Prancis dan Inggris sungguh tak terbayangkan sebelumnya, apalagi mereka adalah dua bidan yang merawat mudigah untuk cikal bakal negara yang dua dekade kemudian disebut Israel.
Kedua negara itulah yang merancang pengeratan wilayah-wilayah Turki di Arab, termasuk Palestina, lewat perjanjian rahasia Sykes-Picot Agreement pada 1916, yang diambil dari nama diplomat Inggris Sir Mark Sykes dan diplomat Prancis François Georges-Picot.
Partisi wilayah Turki di Arab itu benar-benar diwujudkan setelah Perang Dunia I berakhir ketika Turki, Jerman, dan Austria-Hungaria menjadi pihak-pihak yang kalah dalam perang itu.
Setahun sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menyampaikan apa yang disebut Deklarasi Balfour, yang berisi tentang dukungan Inggris untuk berdirinya sebuah negara bagi warga Yahudi di tanah Palestina.
108 tahun kemudian Deklarasi Balfour disebut-sebut lagi oleh menteri luar negeri Inggris saat ini, David Lamy, saat berpidato di PBB pada Juli 2025.
Lamy mengatakan Inggris memikul tanggung jawab besar dalam mendukung Solusi Dua Negara, sambil menyitir Deklarasi Balfour.
Lamy mengatakan deklarasi itu seharusnya tidak saja menjadi pintu untuk berdirinya negara Israel di Palestina, tapi juga negara yang seharusnya merangkul hak-hak warga bukan Yahudi di sana.
Generasi pemimpin Inggris dan Prancis saat ini mungkin merasa bersalah atas apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu mereka di Palestina seabad lalu.
Baca juga: Palestina resmikan kedutaan di Inggris usai pengakuan kedaulatan
Baca juga: Dubes: Pengakuan Inggris atas Palestina cerminkan upaya perdamaian
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
