Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pertanahan.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dirinya menegaskan, komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.
Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN matangkan rencana Kebijakan Satu Peta Nasional
Menurut dia, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.
Ossy mengatakan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Baca juga: Menteri ATR: 850 ribu hektare tanah Kalsel potensial jadi tanah ulayat
Kedua program ini dinyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” katanya.
Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Baca juga: Menteri ATR perkuat digitalisasi pertanahan untuk lawan mafia tanah
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
