Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan dan pulau terluar untuk memberi perhatian yang sama dengan wilayah daratan.
"Kami ingin membangun Sekolah Rakyat di beberapa pulau terutama pulau terdekat serta wilayah selat bebas (pulau terluar) yang sulit dijangkau," ujarnya di Makassar, Selasa.
Menurut dia, konsep Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat tepat. Selain memperluas jangkauan pendidikan, juga memberikan kesempatan bagi anak-anak di kepulauan mendapatkan pendidikan yang layak.
Kota Makassar memiliki 14 pulau yang tersebar di Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, Pulau Bone Tambung, Pulau Kayangan, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Kolokoloang, Pulau Lae-Lae, Pulau Lakkang, Pulau Langkai, Pulau Lanjukang, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Samalona, dan Pulau Ulau Gusung.
Alasannya, selama ini anak-anak di wilayah kepulauan memiliki keterbatasan akses bersekolah, karena kondisi cuaca yang berubah-ubah dan medan menantang seperti tingginya ombak saat bersekolah di daratan.
"Oleh karena itu, ini upaya Pemkot Makassar dalam mendukung program pemerintah pusat memperluas akses pendidikan serta merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang bermukim di pulau-pulau terluar," ujarnya
Baca juga: Mensos: Kurikulum Sekolah Rakyat arahkan siswa optimis berkarir
Sejauh ini, kata pria disapa akrab Appi, baru dua lokasi yang dioptimalkan sebagai pusat pendidikan Sekolah Rakyat, yakni di gedung bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel serta fasilitas milik Kementerian Sosial di wilayah Salodong, Kecamatan Biringkanaya.
Kendati demikian, selain memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan, Appi tetap memberikan perhatian kepada warga di kota. Bahkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Alokasi anggaran tersebut untuk pembebasan lahan antara 6-7 hektare untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ditargetkan pembebasan lahan akan dimulai pada awal 2026.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan Ismu Iskandar mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang mendukung penuh program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik apalagi memprioritaskan di wilayah kepulauan.
"Keinginan pak wali dari pemerintah kota memberikan perhatian untuk pendidikan bagi anak-anak pulau sangat tepat. Tapi ini ranah pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah daerah," katanya menambahkan.
Pihaknya berharap kualitas pelayanan publik di Kota Makassar setiap tahunnya menjadi lebih baik.
Baca juga: Mensos ingatkan bahaya perundungan-intoleransi di Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos bekali 655 wali asuh dan asrama Sekolah Rakyat di enam provinsi
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
