Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menilai pendekatan keamanan oleh pemerintah pusat untuk menangani konflik di Papua perlu melibatkan pertimbangan dari pemerintah daerah (pemda) dan elemen masyarakat.
Menurut dia, eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang makin meningkat telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.
"Penambahan aparat nonorganik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah sebab merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat," kata Yorrys saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.
Pada masa reses ini, dia mengunjungi Papua Tengah guna menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Papua Tengah itu mengatakan bahwa konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai menyebabkan masyarakat berada dalam ketakutan.
Baca juga: Komisi II DPR temukan 8 poin evaluasi bagi DOB Papua Barat Daya
Baca juga: Kemendagri: Kunjungan DPR di Papua Selatan bentuk serius tinjau DOB
Atas dasar itu, dia berharap seluruh unsur pemerintahan daerah bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dalam menangani masalah Papua Tengah.
Dari kolaborasi tersebut, menurut dia, unsur pemerintahan daerah dapat memberikan masukan yang terbaik bagi pemerintah pusat.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa konflik yang saat ini berlangsung adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah berlangsung sekian lama.
"Pemerataan kesejahteraan, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini tidak merasakan kesamaan hidup di wilayah NKRI, adalah persoalan akut yang memerlukan solusi cepat," katanya.
Menurut dia, pemekaran daerah di Tanah Papua sejatinya harus menjadi solusi efektif untuk membuka isolasi dalam rangka membangun peradaban.
"Jangan sampai pemekaran itu menimbulkan masalah baru dan membebankan masa depan Papua," kata Yorrys.
Secara umum, menurut dia, banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Papua setelah pemekaran.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
