Moskow (ANTARA) - Badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, terus beroperasi di Jalur Gaza meski ada larangan dari Israel, kata Direktur Komunikasi UNRWA Juliette Touma dalam wawancara dengan RIA Novosti.
Pada Oktober lalu, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA di Israel dan wilayah yang didudukinya dengan masa tenggang 90 hari.
Israel menuduh sejumlah staf UNRWA terlibat dalam serangan kelompok Hamas pada Oktober 2023. PBB mengatakan Israel belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhan tersebut.
Undang-undang Israel itu, yang mulai berlaku pada 30 Januari, melarang pejabat pemerintah Israel berkomunikasi dengan UNRWA.
"Operasi terus kami lanjutkan di wilayah Palestina yang diduduki. Sebagai contoh, sekolah-sekolah kami di Tepi Barat tetap buka, ada 50.000 anak yang bersekolah di sana. Klinik-klinik kami di daerah itu tetap buka," kata Touma.
Dia mengatakan bahwa operasi kemanusiaan UNRWA di Gaza terus berlanjut.
"Namun, kebijakan (Israel) yang melarang kontak membuat pekerjaan kami jadi jauh lebih sulit," kata Touma.
Dia mengatakan badan PBB itu tidak menerima informasi apa pun dari Israel tentang bagaimana larangan itu diterapkan.
UNRWA harus menarik staf internasional dari Yerusalem Timur karena visa mereka kedaluarsa.
Touma mengatakan bahwa badan itu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pejabat Israel.
"Kami masih berharap larangan ini dicabut, agar kami tetap diizinkan beroperasi, termasuk melakukan kontak dengan otoritas Israel seperti sebelumnya," kata dia.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Israel gunakan pusat kesehatan UNRWA sebagai tempat penahanan
Baca juga: UNRWA tolak rencana Trump soal Gaza dan tentang pengusiran Palestina
Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
