Kota Sawahlunto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) menerima alokasi anggaran sebesar Rp120 miliar pada 2025 untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak pascabencana banjir lahar dingin yang terjadi pada Mei 2024.
"Pada 2025 Kabupaten Tanah Datar menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat terutama Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana," kata Bupati Tanah Datar, Provinsi Sumbar Eka Putra di Kota Sawahlunto, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Eka Putra di sela-sela rapat koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI di Kota Sawahlunto.
Sebanyak 16 kepala daerah di Sumbar bertemu dengan Wakil Ketua Komisi VI yang salah satunya membidangi Kementerian Pekerjaan Umum, untuk membahas apa saja prioritas pembangunan di 2025-2026 yang bisa difasilitasi ke tingkat pusat.
Untuk tahun anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan sejumlah permohonan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum di antaranya pembangunan pasar Batusangkar, sport center, jembatan dan beberapa ruas jalan.
Pengajuan tersebut ditujukan untuk mempermudah kelancaran mobilitas masyarakat termasuk mempercepat sektor pertanian. Sebab, saat banjir lahar dingin Gunung Marapi melanda daerah itu, ratusan sawah hektare mengalami kerusakan parah hingga gagal panen.
Ia mengatakan dari beberapa usulan yang disampaikan itu, pembangunan pasar Batusangkar merupakan skala prioritas. Hal ini dianggap vital dan mendesak sebagai penopang perputaran ekonomi masyarakat.
"Skala prioritas kita pembangunan pasar Batusangkar dulu, kalau ini sudah jadi baru kita upayakan pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pertemuan bersama 16 kepala daerah tersebut merupakan sinergitas antara pusat dengan daerah dalam membangun Ranah Minang.
Andre mengatakan para bupati dan walikota yang datang telah menyerahkan sejumlah proposal permohonan bantuan pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, pasar dan lain sebagainya.
"Seluruh proposal yang dibawa bupati dan walikota sudah diterima masing-masing balai yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, dan saya akan membantu memfasilitasinya," kata dia.
Baca juga: Sumbar usulkan tambahan EWS untuk mitigasi banjir lahar dingin Marapi
Baca juga: BNPB alokasikan Rp3,72 M perbaiki rumah dampak banjir lahar dingin
Baca juga: Pemprov Sumbar keruk bendungan terdampak banjir lahar dingin Marapi
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
