Banjar, Kalsel (ANTARA) - Associate Global Green Growth Indonesia (GGGI) menjadikan Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menjadi klaster percontohan perhutanan sosial di kabupaten setempat.
"Kami telah mendapat arahan dari pusat untuk membantu pengembangan perhutanan sosial, salah satunya di Kabupaten Banjar," ucap Perwakilan Program Associate GGGI Eko Pranandhaita saat melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Martapura, Rabu.
Eko mengatakan Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang direkomendasikan untuk pengembangan konsep Integrated Area Development (IAD) atau kawasan pengembangan terpadu berbasis perhutanan sosial.
Dari kajian terhadap empat klaster yang diidentifikasi, lanjutnya, hanya klaster Sungai Pinang dinilai yang paling potensial.
Baca juga: Kalsel bangun hutan akasia seluas 400 hektare di Kotabaru
Menurut Eko, penetapan Sungai Pinang didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk ketersediaan fasilitas, potensi komoditas unggulan, serta kedekatan geografis dengan ibu kota kabupaten. Selain Sungai Pinang, tiga klaster lainnya yang sempat dikaji meliputi Paramasan, Aranio, dan Pangaron.
“Untuk tahap awal kami hanya fokus pada satu klaster, agar implementasi konsep IAD benar-benar optimal dan dapat menjadi model percontohan ke depan,” ucapnya.
Konsep IAD diharapkan dapat membantu masyarakat yang telah memiliki izin perhutanan sosial agar lebih berdaya melalui peningkatan kapasitas, permodalan, hingga akses pasar produk hutan rakyat.
Saat ini tercatat 11 izin perhutanan sosial telah diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Banjar, mencakup sekitar 5.000 hektare kawasan hutan.
“Selama ini karena kewenangan pengelolaan hutan ada di pusat, pemda sulit masuk secara formal dalam program-program perhutanan sosial. IAD membuka peluang bagi pemda untuk lebih terlibat langsung,” katanya.
Baca juga: Dishut Kalsel: Festival Pesona wujudkan tulang punggung ekonomi hijau
Selain peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan IAD juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang menjadi isu krusial di Kalimantan Selatan saat musim kemarau.
Sementara Pj Sekda Banjar Ikhwansyah mengatakan pihaknya akan dibuat masterplan dan rencana aksi yang mengatur aktivitas masyarakat di wilayah tersebut yang akan dikerjasamakan dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan kelompok masyarakat perhutanan sosial.
Ke depan pihaknya akan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan.
"Jika ke depannya nanti berhasil, model ini berpeluang diperluas ke klaster lain di wilayah Banjar maupun kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Baca juga: Pemprov Papua Barat usul 20 izin perhutanan sosial di tujuh kabupaten
Baca juga: Wamenhut: Perhutanan sosial mempercepat swasembada pangan, air, energi
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
