Mamuju (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) bekerja sama dalam program penanganan blank spot dan lemah sinyal di daerah itu.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar pada pertemuan dengan Bakti Makassar dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, di Mamuju, Jumat, mengatakan dukungan Bakti sangat penting dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar.
"Hal ini juga menjadi harapan gubernur dan wakil gubernur dalam menuntaskan blank spot di Sulbar. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya yang telah dibangun dengan Bakti Makassar," kata Ridwan Djafar.
Saat ini, kata dia, Pemprov Sulbar sedang menfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 blank spot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten.
Setiap kabupaten, lanjutnya, mendapatkan 15 titik prioritas, terutama pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas
"Dengan dukungan Bakti dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blank Spot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi," ujarnya.
Baca juga: Wamen Komdigi apresiasi program Zero Blank Spot di Sulbar
Kepala Wilayah Kerja VI Bakti Makassar M Lutfi Akib menjelaskan visi Bakti untuk mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit Satria hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT).
Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah kerja sama antara BUMDes dan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa.
Model bisnis ini dinilai lebih berkelanjutan karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan layanan.
"BUMDes, ISP, dan Bakti bisa menjadi tiga pilar yang bekerja sama dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal," ujar Lutfi.
Meskipun demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa.
"Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes," katanya.
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) Abdul Malik menyampaikan, pola serupa sudah terbukti berhasil di daerah lain.
Baca juga: Blank spot kendala promosi produk UMKM Sulbar
"Di Sulawesi Utara, ada 18 blank spot yang bisa teratasi hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap model ini bisa direplikasi di Sulbar," ujar Abdul Malik.
Pewarta: Amirullah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
