Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari menyatakan bahwa pemerintah perlu menggarap kegiatan spesial (special event) secara profesional jika ingin menggaet wisatawan mancanegara (wisman) datang lebih banyak ke dalam negeri.
"Special event adalah potensi yang sangat besar namun belum tergarap secara profesional yang bisa dikolaborasikan dengan destinasinya," kata Azril saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Azril menyayangkan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pariwisata Indonesia kalah dari Thailand. Negeri Gajah Putih itu dinilai sudah lebih baik dalam mengemas pengalaman berwisata di destinasi menjadi lebih menarik karena diselipkan kegiatan spesial tersebut.
Baca juga: Kemenpar promosikan pariwisata Indonesia lewat "famtrip" ke Belitung
Indonesia mempunyai banyak sekali wisata yang menarik untuk dicoba oleh wisatawan. Ia mencontohkan pengalaman wisata kebugaran melalui beragam jenis spa dan terapi kesehatan yang berbeda di tiap daerah.
"Sangat banyak kita punya potensi wisata, namun sayang belum digarap secara profesional yang belum disadari pemerintah," katanya.
Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah untuk mempelajari dan menyadari bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma pariwisata yang semula sebelum tahun 1980 berfokus pada kuantitas turis (mass tourism) menjadi wisata yang disesuaikan (customized tourism).
Baca juga: Wonderful Indonesia Scale-up diharapkan perkuat ekosistem pariwisata
Adapun contohnya yakni wisata kesehatan (health tourism) yang mencakup pengobatan, penyembuhan, kebugaran, wisata geronto, kuliner, wisata pulau kecil hingga wisata bahari.
"Perlu diingat juga bahwa saat ini pengunjung menginginkan pariwisata yang personal, lokalisasi, berkelompok kecil dengan wisata minat khusus.
Dihubungi secara terpisah, Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Bidang Pariwisata Taufan Rahmadi menambahkan salah satu upaya yang dapat pemerintah benahi jika ingin bersaing dengan Thailand adalah konektivitas terutama jalur udara yang ditempuh wisatawan.
Baca juga: Wisata halal jadi tawaran menarik bagi wisatawan berminat khusus
Kemudahan visa juga sangat penting untuk diberikan terutama pada segmentasi pasar yang paling besar dan gemar berkunjung ke Indonesia. Baik dari China, Eropa atau Asia Tengah.
"Tantangan Indonesia dibanding Thailand di sektor pariwisata itu kalau kita lihat, Thailand salah satu negeri yang pariwisatanya paling maju, tingkat kebutuhannya paling tinggi dan konektivitas udaranya itu murah, ini menjadi tantangan kita," kata Taufan.
Pemerintah diminta untuk memperbanyak penerbangan langsung dari negara asal turis ke Indonesia. Langkah tersebut akan mempermudah wisatawan untuk datang tanpa memakan banyak waktu.
Baca juga: Kemenpar-Kemenbud angkat budaya jadi daya tarik pariwisata Indonesia
Dari segi promosi, ia menyarankan pemerintah agar melibatkan wisata halal dalam promosinya kepada dunia.
"Salah satu negeri yang juga friendly dengan kebutuhan wisatawan muslim itu adalah Thailand dan ini yang perlu terus-terus disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia juga memiliki di default-nya itu adalah wisata halal. Belum lagi juga program-program disentif bagi wisatawan yang datang ke Thailand juga lebih variatif dan lebih menarik," ujar dia.
Di sisi lain, pemerintah perlu lebih banyak mempromosikan wisata tematik seperti wisata spiritual di Toraja hingga keindahan alam melalui taman bumi (geopark) seperti Geopark Kaldera Toba.
Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah meningkatkan digitalisasi layanan wisata baik untuk pemesanan maupun pembayaran paket-paket wisata yang diminati wisatawan.
"Bangun promosi yang konsisten, kalau memang Wonderful Indonesia, lakukan secara masif untuk ada di seluruh kanal-kanal promosi, media promosi di mancanegara," tambahnya.
Baca juga: Jaz Rowe sebut laut di Indonesia bisa jadi destinasi wisata luar biasa
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
