Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pendampingan orang tua dan sekolah merupakan kunci utama agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital, khususnya akses konten game yang mengandung unsur kekerasan.
“Yang paling penting, pengawasan itu jangan hanya administratif, harus melibatkan sekolah dan orang tua secara aktif,” ujar Trubus di Jakarta, Senin.
Pernyataan Trubus tersebut disampaikan menanggapi kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku yang juga pelajar tersebut dikabarkan mengalami perundungan (bullying) yang diduga menjadi motif untuk melakukan aksi tersebut.
Di lokasi juga ditemukan benda yang mirip senjata airsoft gun dan revolver yang setelah pemeriksaan dipastikan bahwa senjata itu adalah mainan seperti di game-game online.
Trubus menilai arahan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah mewaspadai pengaruh game online dan perundungan di kalangan pelajar merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak boleh abai terhadap ancaman sosial baru yang lahir di era digital.
Menurutnya, seruan Presiden itu bukan dimaksudkan untuk melarang anak-anak bermain game sepenuhnya, tetapi untuk memastikan ada pengawasan, batas, dan tanggung jawab bersama agar permainan digital tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku anak.
“Presiden ingin negara hadir, bukan mengekang. Game online tidak bisa dihapuskan, tapi bisa diatur agar tidak membentuk perilaku agresif, adiktif, atau asosial,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo dalam rapat terbatas di kediamannya, Kertanegara IV, meminta jajaran menteri dan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar atas dampak game online terhadap siswa.
Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menekankan perlunya pembatasan serta pengawasan terhadap game bergenre kekerasan seperti PUBG yang dapat memengaruhi psikologis anak.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa Presiden juga menyoroti kasus perundungan di kalangan pelajar, terutama setelah insiden ledakan di SMA 72 Jakarta diduga melibatkan korban bullying.
Trubus menilai arahan Presiden tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif antara perlindungan moral, psikologis, dan pendidikan karakter.
Ia mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan lintas kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Kominfo, dan Kementerian Sosial, agar lahir mekanisme pengawasan terpadu terhadap konten game dan perilaku digital anak.
“Perlu ada pengaturan yang proporsional, misalnya klasifikasi usia, jam akses, dan verifikasi identitas pemain," katanya.
Di samping itu, Trubus menegaskan pendampingan orang tua dan sekolah merupakan kunci utama agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital.
Ia menilai pesan Presiden agar sekolah mewaspadai pengaruh game dan perundungan menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak bisa diserahkan hanya kepada guru teknologi informasi semata.
“Sekolah perlu aktif mendeteksi dini perilaku siswa yang menyimpang karena pengaruh game, sementara orang tua wajib hadir secara emosional dan waktu. Anak perlu pendamping, bukan hanya pengawas,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program digital parenting dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pelatihan guru. Pemerintah daerah, menurutnya, bisa menggandeng psikolog anak dan lembaga sosial untuk memberikan bimbingan bagi keluarga yang menghadapi anak dengan kecanduan game.
Baca juga: Mendikdasmen beri layanan psikososial pulihkan murid SMAN 72
Baca juga: DKI evaluasi standar keamanan di sekolah usai insiden SMAN 72
Baca juga: Menteri sebut ledakan SMAN 72 jadi alarm bagi Kemendikdasmen
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
