Siapa paling bertanggung jawab jika ada kebocoran data lintas negara?

2 hours ago 2
Maka, mungkin sudah waktunya komunitas internasional berhenti menganggap ini urusan teknis semata, melainkan juga urusan politik, ekonomi, dan keadilan

Jakarta (ANTARA) - Kebocoran data menjadi risiko yang kian sering kita hadapi di era ekonomi digital sekarang ini.

Respons publik pun cenderung teknis dan individual. Fokusnya selalu pada aspek keamanan akun pribadi. Padahal, sesungguhnya ada persoalan yang jauh lebih penting, yakni soal tanggung jawab di balik data yang bocor itu.

Dewasa ini, data digital kita tidak hanya berada di satu aplikasi. Data-data itu saling terhubung, saling mengenali, dan saling melengkapi. Dengan demikian, satu kebocoran bisa membuka pintu ke banyak platform lain.

Celakanya, ketika data bocor lintas negara, hukum kerap tidak siap. Aturan negara umumnya bekerja di dalam batas wilayahnya. Adapun data yang bocor bisa dengan bebas berpindah ke mana saja. Di situlah masalah mulai muncul.

Aturan lokal

Kita semua sekarang ini menjadi bagian dari dunia digital global. Sayangnya, aturan mainnya masih lokal. Ini ibarat mencoba mengatur lalu lintas udara internasional dengan regulasi parkir kompleks perumahan.

Bayangkan, sebuah platform bisa saja berbasis nun jauh di Amerika Utara sana. Para penggunanya tersebar di seantero Asia dan Afrika. Adapun server-nya berlokasi di Eropa. Lantas, data bocor dan dijual di forum gelap yang entah berada di mana pula.

Dalam situasi seperti itu, siapa kira-kira yang harus bertindak dulu? Negara asal pengguna, jelas, merasa warganya dirugikan. Tapi, negara tempat perusahaan penyedia platform berdiri mungkin merasa itu urusan internal bisnis. Masing-masing punya alasan, namun tak satu pun punya kendali penuh.

Pada ujungnya, yang paling dibikin sibuk justru pengguna. Mereka diminta lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih disiplin secara digital. Seolah-olah kebocoran data adalah akibat kelalaian individu. Padahal, sistemnya dirancang bukan oleh individu.

Pengguna juga tidak pernah ikut menyusun kebijakan privasi. Tidak pula diajak menentukan bagaimana data mereka disimpan dan dibagikan. Tapi, ketika terjadi kebocoran data, merekalah yang pertama diminta beradaptasi. Logika ini terbalik, tapi justru selama ini dianggap normal.

Akuntabilitas korporasi global yang terlibat kebocoran data sering berhenti di permintaan maaf. Kadang disertai penjelasan teknis yang panjang dan rumit dimengerti. Namun, jarang ada pengakuan bahwa sistemnya memang bermasalah. Apalagi tanggung jawab jangka panjang.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |