Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.
Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.
"Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional," katanya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta, Senin.
Menurutnya, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.
Ia menegaskan sawit merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.
Dia menyebutkan Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data 2019, dengan produksi 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025.
Dari sisi produktivitas, rata-rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hektare, serta lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.
Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42 persen perkebunan rakyat, 48 persen swasta, dan 8 persen BUMN, dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.
Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor crude palm oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.
Ia menyebut program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.
Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.
Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, tambahnya, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.
ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, hingga peningkatan usaha berkelanjutan.
Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sembari membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional.
Baca juga: Kementan perkuat hilirisasi sawit sebagai andalan RI di pasar global
Baca juga: GAPKI mendorong penguatan diplomasi perdagangan di pasar global
Baca juga: RI desak Uni Eropa implementasikan putusan WTO soal sengketa sawit
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
