Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta komitmen perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperkuat secara konsisten, menyusul temuan dugaan pengurungan hampir 20.000 penyandang disabilitas mental di sejumlah panti sosial.
Temuan tersebut sebelumnya diungkap Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), yang menyebut praktik pengurungan banyak terjadi di panti nonpemerintah atau swasta di berbagai daerah.
“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh, karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dugaan praktik kekerasan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola lembaga sosial.
Rerie, sapaan akrabnya, menegaskan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi amanah konstitusi.
Ia menilai tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran nilai kemanusiaan dan tidak boleh dibiarkan berlarut.
Untuk itu, anggota Komisi X DPR RI tersebut mendorong para pemangku kepentingan membangun sistem perlindungan yang efektif guna mencegah kekerasan dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, termasuk hak atas perawatan, rehabilitasi, dan kehidupan yang layak.
Selain pengawasan terhadap lembaga sosial, Lestari juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang aman dan inklusif.
Ia berharap koordinasi lintas sektor diperkuat agar kasus serupa tidak terulang, sekaligus memastikan standar pelayanan di panti sosial sesuai prinsip hak asasi manusia.
Menurutnya, perlindungan penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan.
“Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Baca juga: Pimpinan MPR: Ruang digital harus punya sistem perlindungan memadai
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Indonesia perlu kedepankan perdamaian hadapi konflik
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
