Seluruh camat di Tangerang diminta berkoordinasi antisipasi banjir

1 week ago 6

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, meminta agar seluruh jajaran camat dan kepala desa (Kades)/Lurah di daerah itu untuk berkoordinasi satu sama lain sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi bencana alam banjir.

"Kita koordinasikan atau bisa langsung bantuan dari para camat/kepala desa untuk bisa mengantisipasi dan penanganan banjir ini. Jadi penanganannya banyak skalanya," kata Bupati Tangerang Maesyal Rasyid di Tangerang, Jumat.

Dalam hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan tanggap darurat bencana di daerah itu dengan penggunaan APBD maupun bantuan pusat.

"Iya, kita lihat kalau memang itu bisa kita tangani melalui APBD kita tangani atau kalau bisa melalui pusat," katanya.

Baca juga: DP3AP2KB Tangerang terjunkan psikolog ke rumah warga terdampak banjir

Baca juga: BPBD Tangeran: Banjir di kampung candulan mulai berangsur surut

Namun demikian, kata dia, saat ini pihaknya telah memberikan instruksi kepada dinas dan instansi terkait untuk segera menyalurkan bantuan langsung berupa kebutuhan pokok warga terdampak banjir tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menambahkan bahwa sebagai upaya memberi solusi dalam mengantisipasi bencana alam banjir berkelanjutan. Maka, pihaknya telah mengusulkan pemasangan turap permanen di sepanjang bantaran Sungai Cimanceuri kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2).

"Untuk turap/tanggul permanen sebagai menahan luapan akibat Sungai Cimanceuri akan di usulkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2) selaku pihak yang berwenang dalam mengelola sungai," ujarnya.

Menurutnya, pengusulan untuk pembangunan tanggul bantaran sungai tersebut dilakukan sebagai upaya menangani bencana alam banjir yang kerap kali melanda wilayahnya tersebut.

Sehingga, koordinasi dan komunikasi terkait rehabilitasi sungai dan saluran perlu dilakukan oleh lembaga yang berkewenangan.

"Dikarenakan pemerintah Kabupaten Tangerang tidak dapat melakukan pembangunan tanggul/turap/bangunan permanen lainnya pada sungai kewenangan pemerintah pusat/BBWS C2," kata dia.

Sejak Senin (3/3) lalu, sejumlah wilayah Jabodetabek yang melingkupi daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Bogor dilanda bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengakibatkan aliran sungai di wilayah itu meluap.

Di wilayah Banten sendiri, terdapat dua kota dan satu kabupaten di Tangerang Raya, di mana Kabupaten Tangerang hingga saat ini terdapat 2.305 lebih kepala keluarga (KK) dengan 6.833 jiwa menjadi korban bencana alam tersebut.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, terdapat 14 kecamatan dengan 19 desa dan satu kelurahan terdampak banjir akibat luapan Sungai Cisadane dan Cimanceuri.

"Kondisi banjir di belasan wilayah ini, sudah berangsur surut. Beberapa rumah sudah kembali ditempati oleh warga," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat.

Kendati demikian, saat ini pemerintah tengah terus berupaya memberikan penanganan terhadap para korban dengan memberikan bantuan melalui posko-posko darurat.*

Baca juga: Gubernur Banten sebut penanganan banjir Jabodetabek perlu kolaborasi

Baca juga: Dinkes Tangerang dirikan 12 posko kesehatan untuk layani korban banjir

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |