Hamilton (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Rabu, di tengah meningkatnya ketegangan menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker minyak Venezuela.
“Sekretaris Jenderal telah menerima panggilan telepon dari Nicolas Maduro Moros, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, terkait ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan,” demikian pernyataan resmi dari kantor Guterres.
Dalam percakapan tersebut, Guterres menegaskan kembali posisi PBB mengenai pentingnya negara-negara anggota menghormati hukum internasional, khususnya Piagam PBB. Ia juga menekankan perlunya menahan diri dan menurunkan eskalasi guna menjaga stabilitas kawasan.
Sebelumnya, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Guterres menyeru semua pihak agar dapat menahan diri dan segera melakukan penurunan eskalasi situasi.
Percakapan itu berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump, Senin, mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan penerapan blokade total dan menyeluruh terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi yang masuk atau keluar dari negara Amerika Selatan tersebut.
Kebijakan itu diambil Trump di tengah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di lepas pantai utara Venezuela, di kawasan Laut Karibia.
Pemerintah Venezuela menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang mengerikan dan menuding Trump berupaya merebut sumber daya alam negara tersebut. Dalam pernyataan resminya, pemerintah di Caracas menuduh Trump beranggapan bahwa minyak, tanah, dan kekayaan mineral Venezuela adalah miliknya.
Dalam empat bulan terakhir, pasukan AS mempertahankan kehadiran militer yang signifikan dan terus meningkat di kawasan Karibia, termasuk dengan melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkotika.
Trump juga menyatakan bahwa militer Amerika Serikat dapat segera melakukan serangan darat di wilayah Venezuela.
Ketegangan semakin meningkat setelah pasukan AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela pada 10 Desember, sebuah tindakan yang oleh Caracas disebut sebagai pembajakan internasional.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Venezuela sebut klaim AS atas minyak negaranya gila dan delusional
Baca juga: Trump tetapkan pemerintah Venezuela sebagai organisasi teroris asing
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
