Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban bencana di Aceh dan sumatera merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk rakyat.
"Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk nyata negara hadir untuk rakyat," kata Fadhlullah, di Bireuen, Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah dalam acara penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang akibat bencana yang dipusatkan di halaman Pendopo Bupati Bireuen, Aceh.
Penyerahan bantuan di Bireuen dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Sementara daerah penerima lainnya mengikuti secara daring dan menyerahkan bantuan di wilayah masing-masing.
“Bantuan ini sangat berarti dan menegaskan kuatnya sinergi dalam proses rehab rekon yang terukur,” ujarnya.
Fadhlullah mengapresiasi pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas komitmen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dirinya mengingatkan para Bupati dan Wali Kota daerah terdampak agar mengawal ketat proses penyaluran bantuan tersebut. Pendataan harus diverifikasi dengan baik dan melibatkan aparatur hingga tingkat desa, agar bantuan tak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan dampak nyata serta berkelanjutan.
“Kami harap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menata kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar pemulihan dilakukan secepatnya. Bantuan stimulan yang disalurkan mencakup Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Khusus untuk Kabupaten Bireuen, tercatat sebanyak 4.347 unit rumah menerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang dalam acara penyerahan tahap II dengan total nilai Rp86,9 miliar. Jumlah tersebut menjadikan Bireuen penerima terbesar pada tahap ini.
Kata Pratikno, pemerintah juga memastikan korban dapat menjalani Ramadhan dan Idul Fitri dengan lebih nyaman.
Ia menambahkan, tim pengarah satgas telah menetapkan rencana induk versi pertama dan akan menyusun versi kedua. Pemerintah daerah diminta segera mengajukan usulan sesuai ketentuan sebelum akhir Maret 2026, sembari memastikan verifikasi data dilakukan secara akurat.
"Meski demikian, peluang bantuan lanjutan tetap terbuka bagi korban yang telah diusulkan namun belum menerima pada tahap ini," demikian Pratikno.
Baca juga: Pemprov Sumut targetkan zero pengungsi pascabencana saat Idul Fitri
Baca juga: TNI selesaikan jembatan perintis di Batu Bara penghubung antardesa
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
