Bandung (ANTARA) - Mahkamah Agung (MA) secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), yang mempertegas status lahan dan bangunan SMAN 1 Bandung sebagai aset sah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak terbantahkan.
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat Yogi Gautama menyatakan putusan tertinggi ini menjadi bukti hukum final bahwa sekolah di Jalan Ir H Djuanda (Dago) tersebut adalah murni milik negara yang diperkuat dengan kepemilikan sertifikat resmi.
"Bagi Pemprov Jabar, setelah ini kan bukti kepemilikan kami sudah kuat. Karena sudah memiliki sertifikat, secara undang-undang itu adalah bukti kepemilikan, bukan sekadar petunjuk," ujar Yogi saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Selasa malam.
Kepastian hukum ini, disebut Yogi, kian absolut mengingat status badan hukum PLK sendiri telah dibatalkan oleh Menteri Hukum.
Baca juga: Pemprov Jabar harap MA tolak kasasi sengketa lahan SMAN 1 Bandung
Hal ini membuat pihak penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum lanjutan.
"PT TUN kami sudah inkrah. Secara hukum ini selesai. Meskipun ada opsi Peninjauan Kembali (PK), tapi kan sekarang badan hukumnya (PLK) sudah dibatalkan oleh menteri. Jadi, subjek penggugatnya sudah tidak bisa," ujarnya.
Kemenangan di meja hijau ini menjadi pemantik bagi Pemprov Jabar untuk melakukan pembersihan dan pengamanan seluruh aset daerah lainnya.
Yogi mengungkapkan, Gubernur Dedi Mulyadi juga telah menginstruksikan pengamanan aset sebagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca juga: PN Bandung vonis 1 tahun penjara pelaku perekam siswi di toilet SMA 12
Langkah konkret yang akan diambil pasca-putusan MA ini, lanjut dia, meliputi konsolidasi lintas sektor, utamanya dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar dan Dinas Pendidikan Jabar untuk pengamanan fisik dan administrasi.
Kemudian melakukan penguatan pengamanan aset sekolah jenjang SMA/SMK di seluruh wilayah Jabar. Dan terakhir bersinergi dengan Komisi I DPRD Jabar yang secara khusus mengawal penyelamatan aset negara.
"Ini memang harus diperkuat (pengamanannya). Kami konsolidasi mungkin dengan BPKAD dan dinas terkait untuk mengantisipasi aset-aset yang lainnya," tutur Yogi.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
