Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset kebijakan Southeast Asia Policy Institute (SEAPPI) mengungkapkan beberapa rekomendasi yang berpotensi menjadi kunci bagi Indonesia meraih manfaat ekonomi hingga 366 miliar dolar AS (sekitar Rp5,8 kuadriliun) pada 2030 dari penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Rekomendasi itu berfokus dalam mendukung bergesernya pemanfaatan AI dari yang awalnya untuk tugas-tugas dasar menuju tingkatan yang lebih kompleks dan itu meliputi dukungan bantuan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga menghadirkan kebijakan yang konsisten dalam pengembangan AI.
"Peningkatan produktivitas yang bisa diraih Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk menggeser penggunaan AI dari sekadar tugas-tugas dasar menuju tingkat yang lebih canggih," kata Executive Director SEAPPI Ed Rattcliffe dalam diskusi yang digelar OpenAI di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Perpres AI dinantikan industri jadi arah pengembangan AI nasional
Adapun rekomendasi-rekomendasi yang dijelaskan Ed turut disampaikan dalam laporan SEAPPI bersama dengan OpenAI yang bertajuk "Menutup Kesenjangan Kapabilitas KA Indonesia" berdasarkan data penggunaan AI di Indonesia pada layanan milik OpenAI serta survei dan riset lapangan SEAPPI.
Secara umum laporan itu mengungkap potensi AI berkontribusi pada ekonomi Indonesia dengan perkiraan kontribusi mencapai 366 miliar dolar AS pada 2030 namun potensi bisa saja hilang apabila Indonesia gagal mengatasi kesenjangan kapabilitas dalam adopsi AI di sektor bisnis maupun sektor pelayanan publik.
Kesenjangan yang dimaksud dalam laporan itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha dan masyarakat Indonesia masih berada di tahap pemanfaatan dasar dan belum mengoptimalkan AI untuk fungsi-fungsi bernilai tinggi.
Ed menjelaskan bahwa terdapat jurang pemisah yang tajam antara kelompok pengguna mahir dan pengguna rata-rata di Indonesia.
Baca juga: Regulasi AI Indonesia dirancang demi kecerdasan dan kemakmuran bangsa
"Sebanyak 5 persen pengguna paling intensif di Indonesia memanfaatkan fitur token penalaran hingga 11 kali lebih banyak dibandingkan pengguna rata-rata. Hal ini menandakan bahwa di luar berbagai indikator yang ada, mayoritas penggunaan AI masih terbatas pada tujuan umum atau tugas-tugas yang relatif sederhana," kata Ed.
Guna menjembatani kesenjangan yang saat ini terjadi dan memastikan nilai ekonomi AI dapat terwujud, SEAPPI merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah Indonesia.
Pertama ada dukungan akses dan skema insentif untuk para pelaku UMKM. Dalam laporan SEAPPI Pemerintah Indonesia disarankan mengintegrasikan program UMKM Go Digital dengan bantuan finansial berupa subsidi atau skema voucher AI.
Langkah ini bertujuan membantu pelaku usaha kecil mendapatkan AI secara inklusif dengan dukungan berlangganan platform AI, mengakses layanan cloud, serta mengembangkan kasus penggunaan berbasis API.
Baca juga: AI berpeluang tingkatkan produktivitas dan ekonomi kreatif
Rekomendasi kedua ialah insentif pajak untuk perusahaan yang menyerap talenta AI lokal.
Tak dimungkiri kelangkaan talenta digital di bidang AI menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia, untuk mengatasi masalah itu SEAPPI menyarankan pemerintah Indonesia menyusun program pelatihan talenta digital bidang AI tingkat lanjut lebih intens.
Selain itu, pemerintah didorong memberikan insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih banyak talenta AI lokal.
Baca juga: Wamenkomdigi beberkan potensi Indonesia masuk rantai pasok industri AI
Selanjutnya, rekomendasi ketiga yang juga berhubungan erat dengan rekomendasi kedua ialah memperbanyak dukungan inovasi dan hibah pada pengembang AI.
Pemerintah diusulkan untuk memberikan pengurangan pajak dan hibah (grants) bagi pengembang yang membangun solusi AI berbasis kebutuhan lokal, serta menyediakan platform kolaborasi antara institusi riset, akademisi, dan universitas.
Terakhir adalah memberikan kepastian mengenai tata kelola AI di level pemerintahan dan regulasi. Pemerintah diminta untuk memperjelas lembaga publik yang terlibat dalam kebijakan maupun regulasi AI dengan demikian terdapat kepastian bagi industri mengenai pengampu utama mengenai AI.
Hal ini nantinya berhubungan juga dengan kepastian regulasi karena terlihat jelas sektor-sektor mana saja yang akan diatur mengenai pemanfaatan AI.
Dengan kejelasan regulasi, koordinasi industri dan pemerintah akan lebih jelas menentukan arah pengembangan AI sebagai solusi bagi Indonesia.
Baca juga: Airlangga minta kampus memaksimalkan potensi akademik untuk SDM AI
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
