Kendari (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah 'Bumi Anoa' telah menyentuh sebanyak 70 ribu penerima manfaat per Juli 2025.
Kepala SPPG Regional Sultra Rifani Agnes Eka Wahyuni saat dihubungi di Kendari, Senin, mengatakan bahwa dalam penyaluran MBG di wilayah itu terdapat dua kategori penerima manfaat, yaitu pelajar dan 3B (Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
"Jadi, bukan hanya peserta didik tetapi ada juga peserta nondidik, yaitu kelompok 3B ini," katanya.
Dia menyampaikan untuk kuota penerima manfaat itu terdiri atas 66 ribu untuk pelajar pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan 4 ribu untuk kategori 3B.
Baca juga: Pemerintah kejar target penerima MBG sebanyak 20 juta sebelum HUT RI
Ia menyebutkan untuk mendapatkan mendata kategori 3B di wilayah Sultra, pihaknya bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk penyaluran MBG.
Saat ini di wilayah itu telah terbangun sebanyak 19 SPPG yang beroperasi untuk menyalurkan makanan di 15 kabupaten/kota se-Sultra. Sedangkan dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan Buton Utara (Butur) belum mempunyai SPPG.
"Makanya dua kabupaten ini yang menjadi prioritas kami dalam tahapan proses persiapan ini agar insya Allah di bulan Agustus ini minimal ada satu yang sudah operasional di dua kabupaten itu. Tapi dari 15 kabupaten kota lainnya itu sudah ada perwakilan minimal satu," jelasnya.
Baca juga: KLH imbau pemda buat timsus kelola makanan sisa MBG
Pihaknya berharap SPPG di Sultra ini bisa terus bertambah hingga mencapai angka minimal 30 persen dari total perhitungan yang seharusnya ada 323 SPPG untuk memenuhi kebutuhan para pelajar dan 3B.
"Kami berharap agar terjadinya penambahan mencapai minimal 30 persen dari kuota kami di Sulawesi Tenggara," katanya.
Ia juga menjelaskan hal-hal yang menjadi tantangan dalam penyiapan SPPG tersebut ada beberapa hal, mulai dari mekanisme Standar Operasional (SOP) hingga petunjuk teknis atau juknis yang harus dipenuhi.
"Mulai dari persiapan sarana-prasarana, kelengkapan alat, sampai dengan kendaraan distribusinya seperti itu. Jadi, komponen tiga ini dalam persiapan SPPG sebelum beroperasi yang memang benar-benar kami pastikan jangan sampai komponen dari sarana-prasarananya ini menjadi faktor yang akan mempengaruhi ketika SPPG beroperasi," tambahnya.
Baca juga: BGN sampaikan permohonan maaf terkait insiden keamanan pangan di NTT
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
