Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.
"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” katanya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.
Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.
Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi "backlog" perumahan.
Program tersebut menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.
Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.
Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.
"Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan rumah ini tentu saja diiringi dengan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih,” ujar Ujang.
Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, sektor perumahan bisa menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fahri.
Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Baca juga: Wamen PKP sebut 3 juta rumah untuk atasi ketimpangan akses lahan
Baca juga: Kementerian PKP: Kolaborasi BUMN dan pengembang dukung 3 Juta Rumah
Baca juga: Kadin siapkan pendampingan riset dan manajemen program tiga juta rumah
Baca juga: BRI perkuat komitmen tingkatkan akses hunian terjangkau dalam Program 3 Juta Rumah
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
