Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun bukan dilakukan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi, melainkan untuk menjaga kesehatan fiskal lewat skema pembiayaan kreatif (creative financing).
Pramono mengibaratkan penerbitan obligasi daerah seperti orang yang sebenarnya sehat dan mampu secara keuangan, tetapi tetap meminjam uang agar kondisi keuangannya tetap terjaga.
"Kenapa dengan APBD Jakarta yang kurang lebih sekarang ini Rp81 triliun, obligasinya hanya Rp3,5 triliun? Saya menjawabnya sederhana saja. Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam, tetapi tetap meminjam itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Pramono mengatakan nilai obligasi yang diterbitkan memang relatif kecil dibandingkan kapasitas fiskal Jakarta. Namun, ia menilai langkah tersebut penting karena menjadi penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia.
Ia berharap instrumen pembiayaan itu dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain jika pelaksanaannya berjalan baik.
"Ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Kalau ini berhasil dan kemudian menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," ungkap Pramono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, penerbitan obligasi juga menjadi salah satu cara menjaga kesehatan keuangan daerah, terutama setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) yang diterima Jakarta.
Pramono menyebut, obligasi tersebut akan diterbitkan secara terbuka dan transparan dengan tenor minimal tujuh tahun.
"Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat. Dilakukan secara transparan, maka kenapa tenornya tujuh tahun minimum. Jakarta pasti sanggup dan dengan adanya obligasi ini APBD-nya akan menjadi lebih sehat," papar Pramono.
Dana hasil penerbitan obligasi daerah itu nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pelayanan publik yang bersifat jangka panjang.
Sejumlah proyek yang akan didanai antara lain pembangunan LRT rute Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), sekolah, embung, polder, serta infrastruktur publik lainnya.
Saat ditanya proyek mana yang akan diprioritaskan lebih dahulu, Pramono menegaskan seluruh dana obligasi akan difokuskan untuk pembangunan fasilitas publik yang memberi manfaat dalam jangka panjang.
"Untuk beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan publik jangka panjang, tentunya rumah sakit, kemudian MRT, LRT, dan yang lain-lain. Jadi untuk kepentingan publik dalam jangka panjang," katanya.
Baca juga: DKI terbitkan obligasi daerah Rp3,5 T saat HUT ke-5 abad Jakarta
Baca juga: BEI ungkap antusiasme pemda menjajaki penerbitan obligasi daerah
Baca juga: OJK ingatkan obligasi daerah hanya bagi Pemda dengan fiskal yang sehat
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
