Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menyatakan menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak yang dianggap nakal atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk menjalani pembinaan.
"Pendekatan militeristik terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau memiliki latar belakang sosial bermasalah, tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, yakni kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal," kata Direktur Eksekutif Yayasan PKPA Keumala Dewi saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, banyak dari anak-anak tersebut justru merupakan korban dari pengabaian, kekerasan, atau disfungsi keluarga.
Keumala Dewi berpendapat rehabilitasi pertama seharusnya dimulai dari rumah dan dukungan sistem keluarga.
"Ketika seorang anak berbuat salah, yang harus dibenahi adalah lingkungan dan sistem pendukungnya, bukan semata-mata anaknya yang dibawa ke dalam sistem pembinaan keras dan tertutup," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Baca juga: 29 pelajar SMA Purwakarta jalani program pendidikan semi militer
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya adalah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Baca juga: Mengkaji kebijakan pembangunan karakter ala KDM
Baca juga: Gubernur: Anak nakal di Bengkulu akan digembleng latihan disiplin
Baca juga: Pigai: Pendidikan siswa bermasalah di barak tak salahi standar HAM
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
