Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong ASN perempuan untuk tumbuh dan menjadi pemimpin melalui kebijakan kerja fleksibel, rekrutmen tanpa diskriminasi, serta budaya birokrasi yang inklusif.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa inklusivitas keuangan yang berperspektif gender menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
"Dengan pemberdayaan dan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender, kita berharap perempuan memiliki akses lebih luas terhadap layanan dasar dan keuangan, serta memperkuat perannya dalam pembangunan," kata Rini Widyantini dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 di Jakarta, Selasa.
Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendukung perempuan ASN. Kebijakan fleksibilitas kerja, misalnya, memungkinkan perempuan menyeimbangkan peran domestik dan profesional.
Selain itu, proses rekrutmen dan pengembangan karier ASN pun dirancang tanpa diskriminasi gender.
Kementerian PANRB juga berusaha untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK dalam budaya kerja ASN untuk secara konsisten diimplementasikan agar membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dan optimal dalam birokrasi tanpa hambatan diskriminatif.
Baca juga: Menteri PANRB apresiasi MA tingkatkan kualitas layanan publik
Baca juga: Kementerian PANRB-LAN perkuat widyaiswara dalam pengembangan ASN
Selain di tingkat pusat, Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah untuk peduli pada inklusivitas layanan melalui gerakan One Agency, One Innovation yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
Inovasi seperti Balee Inong dan Berdaya Srikandi untuk Srikandi, kata dia, menjadi contoh pemberdayaan perempuan di daerah.
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menekankan bahwa Pemerintah perlu mewujudkan layanan yang berorientasi pengguna, inklusif, personal, dan terpadu.
Kementerian PANRB juga mendorong layanan-layanan kepada masyarakat agar lebih dimudahkan, termasuk membangun layanan digital.
"Dengan membangun layanan digital, tentunya bisa memudahkan para pengguna untuk mendapatkan layanan," katanya dalam keterangannya.
Menteri PANRB juga berharap forum tersebut tidak hanya dapat memperluas wawasan dan memperkuat komitmen bersama, tetapi juga untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang adil dan setara atas akses keuangan dan berdaya dalam ekonomi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kebijakan nasional.
Untuk diketahui, IFIS 2025 merupakan sebuah forum yang akan diselenggarakan atas prakarsa Tony Blair Institute yang didukung oleh Kemenko Perekonomian dan Gates Foundation. IFIS 2025 bertujuan mendukung implementasi Astacita serta pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029 sejalan dengan tujuan RPJMN 2025—2029.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
