Kota Bandung (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah menegaskan bahwa polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) jangan sampai mengorbankan satwa demi kepentingan segelintir pihak.
“Maka yang terpenting adalah bagaimana satwa tetap lestari, karyawan tetap bekerja dengan baik serta pengusaha kecil di sekitar kebun binatang tetap bisa mencari nafkah. Jangan sampai mereka dikorbankan hanya karena konflik hukum,” kata Rahmat kepada ANTARA di Bandung, Rabu.
Ia menilai, kisruh pengelolaan Bandung Zoo hingga ditutup sementara waktu, berawal dari konflik salah satu petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) Bisma Bratakoesoma yang ingin menguasai lahan negara.
“Awalnya ini adalah keributan di satu yayasan, di mana satu pihak ingin menguasai lahan negara. Saya sudah ingatkan mereka, itu masuk pidana. Jangan sekali-sekali coba-coba dengan lahan milik negara,” kata dia.
Baca juga: Ekonom: Pengelola Bandung Zoo harus jelas dasarnya
Ia mencontohkan, seluruh kebun binatang besar di Indonesia, seperti di Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya, dikelola pemerintah daerah, bukan yayasan atau pribadi.
Oleh karena itu, kata dia, aneh jika ada pihak yang ingin menyewa atau menguasai lahan negara.
“Semua kebun binatang itu tidak ada yang dimiliki yayasan ataupun pribadi. Bagaimana mungkin menyewa kalau itu milik sendiri? Itu aneh,” katanya.
PKBSI, lanjut dia, pada prinsipnya siap membantu apabila diminta oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengelola Bandung Zoo sampai adanya putusan hukum inkrah terkait kasus yang menjerat dua petinggi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sri dan Bisma Bratakoesoma.
“Kami punya tenaga ahli, dan bisa bekerja sama dengan lembaga konservasi yang mampu. Tapi jangan ditutup, karena biaya pakan satwa saja bisa mencapai Rp800 juta per bulan, dan gaji pegawai Rp800 juta. PKBSI tidak punya dana sebesar itu,” kata dia.
Baca juga: Mantan Sekda Bandung ungkap Bandung Zoo tak bayar sewa pada 2008-2013
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
