Jakarta (ANTARA) - Pengawalan pemerintah terhadap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah sebesar Rp6.500 per kg dianggap terbukti menyelamatkan para petani, khususnya pada saat panen raya.
Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat Otong Wiranta, dalam sebuah diskusi diikuti di Jakarta, Senin mengatakan, berdasarkan analisis lapangan di sentra-sentra padi di Jawa Barat yakni Karawang, Subang, dan Indramayu, intervensi pemerintah ini berhasil menahan gabah agar tidak anjlok saat panen raya.
“Dengan adanya penekanan tanpa rafaksi, panen pada musim hujan 2025 kemarin itu Alhamdulillah harganya bisa sesuai dengan harapan petani, yaitu mendekati HPP atau sesuai dengan HPP,” katanya.
Otong menjelaskan, tanpa pengawasan dan intervensi ini, harga gabah diperkirakan terjun bebas hingga Rp5.000 per kg.
Meskipun ada sedikit kendala di beberapa daerah, seperti alasan biaya transportasi atau kadar air yang tinggi yang membuat harga sedikit di bawah HPP, penurunan ini dinilainya tidak terlalu signifikan.
Baca juga: Mentan ingin harga gabah di bawah HPP harus terangkat
"Dengan adanya harga tanpa rafaksi itu sangat-sangat membantu dan terus terang saja petani bersemangat untuk melakukan budidaya," tambahnya.
Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Ketetapan itu diresmikan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, yang berlaku sejak 24 Januari 2025.
Salah satu poin penting dalam kebijakan itu adalah penghapusan rafaksi harga. Artinya, harga gabah dan beras yang dihasilkan petani tidak lagi akan disesuaikan atau dipotong berdasarkan kualitasnya.
Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan.
Baca juga: Mentan: HPP Gabah Kering Panen kunci sukses Cadangan Beras 4 juta ton
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
