Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dipilih rakyat karena Indonesia menganut sistem presidensial.
Dia mengatakan hal itu terkait dengan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebagai bahan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang. Menurut dia, akan ada perbedaan bila presiden atau kepala daerah dipilih oleh legislatif.
"Karena kalau dipilih melalui DPRD, kepala daerah bertanggung jawab pada DPRD dan dia bisa di-impeach (dimakzulkan). Ini sesuatu yang tidak dimiliki dalam sistem presidensial, karena kepala daerah dan presiden itu fixed," kata Budhanudin saat diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat.
Namun, dia menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak menegaskan bahwa pilpres atau pilkada harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Menurut dia, undang-undang dasar hanya mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan secara demokratis.
Baca juga: Komisi II rapat terkait evaluasi pilkada dan penataan sistem pemilu
"Itu asumsi awal, sama-sama konstitusional, jadi kalau mau diubah ke DPRD, itu juga sama-sama konstitusi. Tapi pertanyaannya, kita pakai sistem presidensial," kata dia.
Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.
Namun dengan sistem parlementer, menurut dia, presiden atau kepala daerah harus bertanggung jawab kepada parlemen. Secara empiris, menurut dia, kondisi politis dari sistem tersebut akan kurang stabil.
"Makanya di beberapa sistem parlementer seperti Inggris sekalipun, kepala daerahnya di beberapa kota, itu dipilih secara langsung. London itu pemilihan wali kotanya langsung, Jadi, banyak sekali kota-kota di London yang dipilih secara langsung. Makanya wali kota Muslim banyak yang menang," kata dia.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa perubahan sistem pemilu juga harus mengubah sistem politik secara keseluruhan.
"Kita selama ini, mendasarkan bukan pada fakta, tapi pada feeling. Itu yang membuat desain pemilu kita itu nggak pernah pas," kata dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
