Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF menjalin kerja sama dalam peningkatan mutu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah guna memenuhi kebutuhan gizi anak-anak serta kelompok rentan lainnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setyo Wahyudi di Jayapura, Rabu, mengatakan tantangan gizi di Papua, memang menjadi perhatian utama oleh sebab itu diperlukan kerja sama lintas sektor.
"Dalam peningkatan mutu tidak hanya menyangkut penyediaan makanan bergizi, tetapi juga standar higienitas dapur dan keamanan pangan," katanya.
Menurut Setyo, penyusunan menu bergizi seimbang berbasis bahan pangan lokal, serta penguatan kapasitas pengelola dapur sangat penting dilakukan agar pelayanan lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: Pemprov Papua minta dapur SPPG gunakan bahan lokal dalam MBG
"Oleh sebab itu kehadiran kelompok kerja (pokja) MBG sangat penting sebagai wadah koordinasi agar program berjalan terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran," ujarnya.
Dia menjelaskan hasil dari kerja sama ini adalah fokus pada peningkatan kualitas sarana, sumber daya manusia, dan manajemen pelaksanaan program.
"Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi model dan inspirasi bagi daerah lain di Tanah Papua," katanya.
Dia menambahkan untuk itu pengukuhan kelompok kerja (pokja) MBG Provinsi Papua sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Yayasan Dapur MBG dengan Yayasan Mitra UNICEF. Kerja sama tersebut, bertujuan memperbaiki kualitas dapur serta meningkatkan mutu pelaksanaan program MBG di Papua.
Baca juga: Kepala BGN: Ada 101 SPPG layani MBG di Papua
"Kami juga berharap langkah yang diambil hari ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih kuat demi masa depan anak-anak Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera," ujarnya.
Sementara itu, Plh Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua Pria Santri Beringin mengatakan pihaknya sangat mendukung program-program pemerintah sehingga melalui kegiatan workshop ini untuk memperkuat yang sudah menjadi tupoksi utama pemerintah yaitu pelaksanaan MBG.
"Pokja ini penting karena dia yang menjadi perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat langsung dengan begitu mengawasi mendata dan lebih penting lagi menghasilkan bukti-bukti praktik baik untuk menjadi penguat program MBG di Papua," katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya, telah dilakukan workshop satuan tugas penyenggaraan MBG di Papua bertempat Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/8).
Baca juga: BGN pastikan dua dapur melayani MBG di Jayawijaya Papua Pegunungan
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
