Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memprioritaskan pemulihan lahan pertanian seluas 25.000 ha yang terdampak bencana hidrometeorologi demi mengamankan ketersediaan pangan regional.
"Tantangan terbesar pascabencana adalah pemulihan sektor pertanian. Kami mencatat kerusakan meluas dan mendesak di antaranya 25.000 ha lahan terdampak dengan kerusakan mencakup sawah, lahan kering, kebun dan kolam perikanan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Senin.
Terkait kondisi tersebut, ia mengatakan kebutuhan mendesak sektor pertanian saat ini ialah adanya dukungan alat mesin pertanian serta sarana produksi untuk percepatan rehabilitasi.
Apalagi dengan target waktu yang cukup krusial, yang mana pemulihan harus tercapai secepatnya agar lahan dapat ditanami kembali pada akhir Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pangan aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
"Beberapa bulan lagi kita akan menghadapi puasa dan Lebaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa alat untuk membantu rehabilitasi agar pada akhir Desember lahan-lahan dapat ditanami dan berproduksi kembali," jelasnya.
Sementara itu, untuk turut memenuhi kebutuhan pangan bagi korban terdampak pascabencana, Pemprov Sumbar juga telah menerima bantuan kemanusiaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan total senilai Rp75 miliar.
Kedatangan 250 ton logistik melalui KRI Banda Aceh di Pelabuhan Teluk Bayur itu merupakan hasil konsolidasi cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama BUMN pangan dan mitra strategis.
"Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respons cepat ini sebagai keseriusan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat kami," ujar Mahyeldi.
Ia memastikan pihaknya berkomitmen berkoordinasi erat dengan TNI Angkatan Laut, Pelindo dan Forkopimda untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar serta pemulihan lahan pertanian menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, menanggapi kebutuhan krusial sektor pertanian Sumbar, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memastikan akan segera menindaklanjuti dengan pendataan detail kerusakan lahan baik itu ringan, sedang hingga berat.
Menurut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar percepatan bagi pemerintah dalam penyaluran alat mesin pertanian serta sarana produksi ke Provinsi Sumbar.
Baca juga: Zulhas: Pasokan pangan di Aceh-Sumut-Sumbar diperkuat dua kali lipat
Baca juga: Kementerian PU kerahkan alat berat tangani dampak bencana di Agam
Baca juga: Pemprov Sumbar kebut bangun akses semipermanen di wilayah bencana
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
