Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mengedepankan pendekatan preventif ketimbang represif untuk mengatasi tawuran yang menjadi salah satu masalah krusial di Ibu Kota.
"Tawuran kita tidak akan pernah mau toleran. Sebelum menuju ke represif atau tindakan yang kita lakukan secara sanksi hukum bersama aparat, kami berharap kita semua berupaya untuk melakukan pendekatan secara preventif," kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah dalam seminar bertema "Cegah Tawuran Melalui Peran Keluarga" di Jakarta, Kamis.
Baca juga: DKI kaji sejumlah kebijakan untuk atasi tawuran
Pemprov DKI Jakarta akan menguatkan peran para ibu sebagai agen perubahan di dalam keluarga. Para ibu, kata Iin, berperan menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak untuk meminimalisir potensi hal negatif pada anak-anak mereka.
"Karena biasanya faktor yang terjadi kebanyakan ketika anak melakukan tawuran mereka ingin memperoleh jati diri. Kemudian mereka ingin terlihat lebih eksis tetapi dengan lingkungan yang kebetulan mendapatkan lingkungan yang negatif," katanya.
Menurut dia, potensi negatif itu bisa dihalau melalui peran keluarga khususnya ibu. Upaya yang juga bisa dilakukan semisal memastikan anak keluar rumah dengan pengawasan.
Dia mengakui, tawuran saat ini telah semakin kreatif, bukan sekadar antar geng atau kelompok yang sifatnya komunal secara kolektif di dalam satu lingkungan, tetapi juga sudah lebih meluas.
"Sehingga dimungkinkan misalkan tawuran di Jakarta Timur orang yang datang itu bisa dari pusat dari utara, barat, bahkan dari Tangerang dan Depok dan sebagainya," kata dia.
Di sisi lain, digitalisasi teknologi yang semakin memudahkan interaksi komunikasi, mempermudah komunikasi anak atau pelaku untuk memancing aksi tawuran.
Iin mengatakan, penyelesaian masalah tawuran masih menjadi pekerjaan rumah untuk mendukung program gubernur dan wakil gubernur untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota inklusif, ramah dan layak anak.
Sementara itu, menurut data terdapat sebanyak 93 kasus tawuran antar kelompok yang terjadi di Jakarta sepanjang Januari hingga Juli 2025.
Baca juga: Pramono akan buat program Manggarai Bersholawat untuk atasi tawuran
Baca juga: Pram akan buka lapangan kerja dan ruang aktivitas guna atasi tawuran
Baca juga: Disdik DKI gandeng unsur wilayah untuk atasi pelajar yang suka tawuran
Adapun Pemprov DKI Jakarta mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengatasi tawuran, mulai dari pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Pemerintah siap menjajaki kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
