Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat mulai Juni 2025, yang menjadi upaya strategis dalam pemerataan pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan.
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah di Kota Serang, Rabu, mengatakan hampir seluruh kabupaten/kota di Banten telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan minimal satu hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Cilegon, Pandeglang, Serang, Tangerang sudah siap. Tapi yang paling memungkinkan cepat realisasi itu Pandeglang dan Lebak karena tanahnya sudah tersedia,” ujar Dimyati.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menjadi proyek percontohan pengembangan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Baca juga: Sekolah Rakyat Jakarta berada di tiga lokasi
Baca juga: Pemkab Blora siapkan lahan seluas 5 hektare untuk sekolah rakyat
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov juga akan mengembangkan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan.
“Kita juga akan menjadikan CMBBS (SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School) sebagai Sekolah Garuda. Di Pandeglang dan Lebak juga akan ada Sekolah Garuda,” kata dia.
Terkait lokasi pembangunan, Pemprov memprioritaskan lahan milik pemerintah daerah agar proses pembangunan tidak terkendala status kepemilikan.
“Kalau lahan milik kabupaten/kota itu lebih cepat. Tapi kalau milik BUMN, hutan lindung, atau masyarakat, harus dihibahkan atau dibebaskan dulu,” ujar Dimyati.
Dia menegaskan bahwa proyek itu akan dimulai satu per kabupaten/kota terlebih dahulu. Jika berjalan lancar, jumlahnya bisa ditambah menjadi dua sekolah dalam satu wilayah.
Dalam hal tenaga pengajar, Pemprov akan merekrut guru-guru ASN dan P3K yang diseleksi sebagai guru pelopor dan guru teladan.
“Guru pelopor biasanya mendapatkan income lebih dibandingkan guru-guru biasa, karena adanya di pedesaan. Diharapkan dari ASN agar tidak perlu biaya tambahan,” ujar dia.
Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat akan mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang, dengan prioritas diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, namun memiliki potensi kecerdasan.
“Ini sekolah gratis. Tapi bukan otomatis hanya untuk yang tidak mampu. Prioritas tetap pada anak-anak dengan intelligence quotient yang baik,” ujar dia.*
Baca juga: Pemprov Kaltara serius wujudkan Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemkab Bangkalan sediakan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
