Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta memperketat pengawasan tenaga kerja asing (TKA) guna mencegah potensi penyalahgunaan visa turis untuk bekerja secara ilegal di wilayah ini.
"Jangan sampai kejadian seperti di provinsi lain, orang datang tujuannya turis, tetapi untuk hal yang lain," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan di Yogyakarta, Selasa.
Wakil Wali Kota meminta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta aktif melakukan inspeksi dan memastikan seluruh prosedur perekrutan TKA berjalan sesuai dngan aturan yang berlaku.
"Semuanya harus sesuai ketentuan. Saya mohon untuk dilakukan operasi di Yogyakarta untuk penanganan di semua perusahaan yang diindikasikan gunakan tenaga asing," ujarnya.
Menurut Wawan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Yogyakarta yang mencapai ratusan ribu orang per tahun turut membuka celah penyalahgunaan visa kunjungan.
Oleh karena itu, dia memandang perlu peningkatan pengawasan terhadap pendatang asing.
Ia lantas mencontohkan pola yang kerap terjadi, yakni pelancong asing yang datang dari daerah lain seperti Bali, kemudian tinggal di kawasan turis di Kota Yogyakarta seperti Sosrowijayan atau Prawirotaman. Namun, mereka menjalankan aktivitas lain di luar izin visa.
"Banyak yang datang sebagai agensi-agensi, misalnya dari Bali, lalu masuk ke Yogya dan tinggal di kawasan seperti Sosrowijayan atau Prawirotaman," ucapnya.
Baca juga: Wamen P2MI sebut tren PMI nonprosedural gunakan visa turis meningkat
Baca juga: KP2MI: WNI terlibat, bekerja judi online di Kamboja gunakan visa turis
Pemerintah, lanjut Wawan, harus menunjukkan ketegasan melalui penindakan bersama satpol PP agar fenomena serupa tidak meluas.
"Kami menitikberatkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas. Operasi bersama satpol PP harus dilakukan karena saya yakin fenomena ini mulai cukup marak di Kota Yogya," ujarnya.
Kendati demikian, dia tidak menampik bahwa kehadiran tenaga asing dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian spesifik berskala internasional.
"Yogyakarta memang masih terbatas SDM yang punya kualifikasi internasional, apalagi kalau kita bermain di pasar global, termasuk juga di sektor IT yang memang membutuhkan transfer teknologi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan bahwa jumlah TKA di wilayah kota masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIY seperti Kabupaten Sleman dan Bantul.
Menurut dia, ketentuan penggunaan tenaga asing diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang merujuk pada regulasi di tingkat nasional.
"Ini tetap menjadi kewajiban Pemkot Yogyakarta untuk melindungi warganya dalam hal pemanfaatan tenaga kerja asing," tuturnya.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
