Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digencarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, tidak sekadar dari sisi kapitalis saja.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa Program MBG bukanlah beban negara, melainkan salah satu langkah yang diambil demi membangun generasi sehat untuk Indonesia Emas 2045.
"Makanan gratis bukanlah beban, itu adalah 'uang muka' untuk generasi produktif yang lebih kuat dan cakap. Namun, selama ini logika yang dianut dalam lembaga ekonomi makro, redistribusi sosial akan selalu diperlakukan sebagai kebijakan lapis kedua," katanya.
Menurut Fakhrul, pertumbuhan berkelanjutan adalah seputar dari bawah ke atas, yakni dari meja makan rumah tangga pedesaan, dari kotak makan siang anak-anak sekolah, dan dari perut yang tidak lagi kosong.
Baca juga: Ekonom paparkan efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis
Baca juga: Kemenkop perbanyak rumah pengolahan susu demi sukseskan MBG
“Makan Bergizi Gratis bukan tentang ketergantungan, melainkan tentang membangun kapasitas dan memastikan bahwa mesin manusia suatu negara terisi bahan bakar, secara harfiah, untuk perjalanan ke depan," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG sepatutnya dipandang tidak hanya dari sisi kapitalis, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
"Bias yang sudah lama ada dalam wacana fiskal: belanja modal itu baik, sementara belanja sosial dianggap sebagai kebocoran. Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi dalam sumber manusia, khususnya melalui hal mendasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan dini," tuturnya.
Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Saat ini, Badan Gizi Nasional tengah memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya melalui skema kemitraan.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
