Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara telah menetapkan status darurat bencana setelah musibah banjir dan tanah longsor melanda beberapa wilayah kecamatan.
"Ibu Penjabat Bupati telah menetapkan status darurat bencana pascabanjir yang menerjang beberapa kecamatan seperti Tomilito, Gentuma, Kwandang dan Monano," kata Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Sabtu.
Ia mengatakan penetapan status darurat bencana selama satu bulan pascabanjir Tomilito tersebut, mengingat daerah ini mayoritas rawan bencana banjir dan tanah longsor.
Sejak awal tahun 2025, beberapa desa di Kecamatan Tomilito terdampak banjir sebanyak lima kali akibat tanggul jebol dan curah hujan tinggi membuat air sungai meluap ke permukiman dengan ketinggian banjir berarus deras mencapai dua meter seperti di Desa Milango, Leyao dan Bubode.
"Kita memerlukan bantuan anggaran pascabencana, seperti di Kecamatan Tomilito dan Gentuma untuk perbaikan tanggul jebol daerah aliran sungai," katanya.
Baca juga: Banjir rendam dua kecamatan di Gorontalo Utara
Baca juga: Kemensos bangun dapur umum di lokasi terdampak banjir Gorontalo Utara
Penetapan status darurat bencana oleh Penjabat Bupati kata Sekda, diharapkan dapat mudahkan kabupaten di wilayah pesisir tersebut mendapatkan bantuan kucuran anggaran peningkatan infrastruktur pascabencana.
"Kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, agar kondisi ini mendapat atensi langsung dari pemerintah pusat baik melalui Balai Sungai untuk penanganan tanggul jebol di daerah aliran sungai dan Balai Jalan untuk penanganan longsor khususnya di wilayah barat atau titik rawan longsor di Kecamatan Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggula," katanya.
Sekda mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Anggaran yang tersedia hanya Rp2 miliar untuk tanggap darurat, namun hanya tersisa Rp1 miliar untuk keperluan penyediaan makanan siap saji, sementara Rp1 miliar lainnya, disiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Uluran bantuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi daerah aliran sungai (DAS) di daerah ini sangat kami perlukan. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dapat mengabulkan permohonan ini," kata Sekda.
Baca juga: Baznas salurkan bantuan sembako korban banjir Makassar dan Maros
Baca juga: Status siaga bencana hidremeteorologi di Kota Tangerang diperpanjang
Baca juga: BPBD Sambas: Empat desa masih terdampak banjir
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
