Cirebon (ANTARA) - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menurunkan arsiparis untuk membantu penanganan dokumen milik DPRD setempat yang terdampak kebakaran akibat kerusuhan pada Sabtu (30/8).
Kepala Disarpus Kabupaten Cirebon Mohamad Ferry Afrudin mengatakan pihaknya segera melakukan langkah inventarisasi dokumen setelah peristiwa itu, guna memastikan arsip penting tetap terjaga.
“Arsip-arsip yang terdampak umumnya berupa notulensi rapat dan surat-surat keluar yang belum dialihmediakan melalui sistem informasi kearsipan daerah,” kata Ferry di Cirebon, Senin.
Menurutnya, dokumen vital dan arsip statis yang sudah dipindahkan ke dalam sistem digital dipastikan dalam kondisi aman. Sementara kerusakan hanya menimpa data yang masih tersimpan di perangkat komputer.
Baca juga: Bupati sesalkan aksi perusakan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon
“Insya Allah arsip vital dan arsip statis aman. Yang rusak itu sebagian besar dokumen kerja harian yang ada di CPU atau komputer,” ujarnya.
Ia menyampaikan hingga kini jumlah pasti dokumen yang terdampak masih dalam proses inventarisasi. Arsiparis yang ditugaskan sedang mengidentifikasi berkas-berkas yang kemungkinan hilang atau rusak.
Ferry memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam proses penyelamatan dan pemulihan dokumen. “Kami fokus agar arsip yang penting tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Asep Pamungkas menyebutkan hampir seluruh arsip yang tersimpan di gedung utama habis terbakar dalam peristiwa tersebut.
Ia menuturkan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merekonstruksi dokumen melalui salinan digital maupun arsip cadangan di instansi lain.
Baca juga: Polresta Cirebon pastikan situasi kondusif usai kerusuhan di DPRD
Namun Asep mengakui tidak semua dokumen memiliki duplikasi sehingga sebagian data kemungkinan hilang permanen. “Faktanya banyak dokumen yang hanya tersimpan di sini,” ujarnya.
Ia mengatakan kerusakan pada gedung DPRD membuat seluruh aktivitas dipindahkan sementara ke ruang rapat milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Selain itu dia menyebutkan agenda sidang paripurna yang sudah dijadwalkan pekan depan juga dipastikan mengalami penundaan akibat peristiwa kerusuhan tersebut.
Asep menegaskan prioritas utama DPRD saat ini adalah menjaga kelanjutan fungsi legislatif, meski tanpa fasilitas gedung utama. “Kami tidak ingin pelayanan publik dan agenda dewan terhenti. Meski terbatas, kegiatan tetap harus berjalan,” katanya.
Baca juga: Motor satpam hangus terbakar dalam kerusuhan di Gedung DPRD Cirebon
Baca juga: Gedung DPRD Kabupaten Cirebon jadi sasaran amuk massa aksi unjuk rasa
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
