Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk pembangunan jaringan utilitas harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan lokal dan ini digunakan dalam rangka mengedukasi.
"Jakarta ini kota budaya, boleh tidak dimasukkan unsur kebetawian di dalam aturan utilitas, terutama dalam membuat sarana dan prasarananya," kata Anggota Pansus Jaringan Utilitas Neneng Hasanah di Jakarta, Senin.
Ia memberikan usulan agar jaringan utilitas di Jakarta ke depan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan lokal.
Neneng menambahkan, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, transformasi menjadi kota global dan berbudaya harus tercermin dalam produk hukum yang disusun.
"Jaringan utilitas yang akan kita buat ini harus ada efek edukasi dan kebudayaannya, supaya bisa jadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.
Baca juga: Pansus pertanyakan SJUT Jakarta hanya terbangun tiga persen
Baca juga: Ombudsman sarankan DKI terbitkan regulasi terkait utilitas terpadu
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jaringan Utilitas DPRD DKI Jakarta Husen menyoroti sejumlah perubahan dalam draf terbaru yang dibahas bersama jajaran eksekutif dan konsultan teknis.
Ia menjelaskan, pansus sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan awal terhadap draf lama. Namun saat rapat dilanjutkan, ditemukan sejumlah perubahan yang belum pernah disepakati bersama.
"Seharusnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh ada pergeseran sepihak tanpa persetujuan," ujarnya.
Karena itu, Husen meminta agar naskah awal yang telah dibahas digunakan kembali dalam rapat selanjutnya.
Ia menilai, banyak redaksi dalam draf baru yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian substansi.
Baca juga: Perda jaringan utilitas minta segera diterbitkan untuk penataan kota
Baca juga: DKI diminta percepat pembangunan jaringan utilitas terpadu
"Setelah kita baca lagi, ternyata sudah ada perubahan sepihak oleh pihak eksekutif dan kita langsung dikasih draf yang baru, seolah sudah matang," katanya.
Ia menegaskan, para anggota Pansus Jaringan Utilitas tidak sedang berupaya menghambat pembahasan. Justru sebaliknya, Pansus ingin menjaga agar seluruh proses legislasi berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Husen pun memastikan akan kembali menggunakan naskah lama yang dinilai sudah lebih lengkap dan memiliki penjelasan yang jelas.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
