Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 yang akan diselenggarakan pada 20-23 November 2025 mendatang.
"Sekarang ini terjadi disparitas kekayaan yang luar biasa, karena pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun itu kan ekonominya pro-growth ya (fokus pada pertumbuhan ekonomi) dengan trickle down effect (jika kelompok kaya dan perusahaan besar berkembang, maka lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan akan menetes ke masyarakat bawah), tetapi kenyataannya itu tidak pernah menetes ke bawah," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Masduki Baidlowi pada konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyoroti model pembangunan ekonomi Indonesia selama Orde Baru yang terlalu fokus pada pertumbuhan angka makro atau Produk Domestik Bruto (PDB), bukan pemerataan, sehingga masyarakat di kelas bawah tidak merasakan hasilnya.
"Kekayaan di Indonesia itu termasuk kesenjangan yang tertinggi di sini, yang kaya makin kaya, yang miskin juga tetap miskin, tidak ada pemerataan," ujar dia.
Baca juga: Menjaga pertumbuhan, memastikan pemerataan
Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, lanjut dia, hanya sebagian kecil populasi di Indonesia yang menguasai mayoritas aset nasional.
Akibatnya, hingga kini Indonesia menghadapi masalah serius berupa ketimpangan sosial dan ekonomi, dimana sebagian kecil orang sangat kaya, sementara mayoritas rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
"Di situlah kami di dalam Munas ini berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah negara, sepanjang dia memang akan menyejahterakan rakyat dan melakukan kebijakan-kebijakan afirmatif terhadap pergerakan ekonomi rakyat," tuturnya.
Munas MUI direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: MUI nilai program Prabowo cerminkan penguatan SDM dan ekonomi
Baca juga: Sidang tahunan ekonomi MUI akan rumuskan rekomendasi pangan-energi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
