MPR: Sistem keuangan negara berperan dorong pertumbuhan ekonomi

1 hour ago 1

Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Labib mengatakan sistem keuangan negara berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial, bukan hanya sekedar alat teknokratis semata.

Hal tersebut disampaikan Labib dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

“Sistem keuangan kita harus menjadi instrumen bagi daya tumbuh ekonomi yang pro-rakyat. Kita semua sepakat bahwa ending-nya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Labib.

Dalam diskusi bertema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” ini, Labib menjelaskan sistem keuangan negara setidaknya terdiri dari empat instrumen utama.

Instrument tersebut diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Keempat instrumen itu, kata Labib, harus disinergikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

Dari sisi belanja negara, Labib menilai pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

“Belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor produktif, termasuk program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,” kata dia.

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga harus fokus pada perluasan sumber pendapatan negara, efisiensi belanja APBN, penguatan kinerja BUMN, dan penurunan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menjalankan langkah tegas dalam menarik pajak dari para penunggak di dalam negeri.

Dia mengapresiasi terobosan terbaru pemerintah dalam menindak 200 wajib pajak yang menunggak hingga Rp. 60 triliun.

“Daripada memperluas pajak ke sektor riil, lebih baik kita efektifkan penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar. Itu lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan demikian, pemasukan negara dapat meningkat sehingga dapat dialihkan ke kepentingan lain yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan ragam upaya tersebut, Labib yakin perekonomian Indonesia akan semakin kuat dan berdampak pada masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article