MoU Kementerian PU-Pemprov DKI bagian dari program Giant Sea Wall

3 months ago 25

Itu adalah termasuk bagian dari program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall, yang sudah kita lakukan feasibility study atau kita punya desain itu nanti kita akan laksanakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang merupakan bagian dari program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Lilik Retno Cahyadiningsih mengatakan bahwa MoU tersebut terkait Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A. Penandatanganan MoU dilakukan di International Conference on Infrastructure atau ICI 2025.

"Setelah pembukaan acara ICI 2025 kemarin ada penandatanganan terkait dengan nota kesepahaman untuk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) karena ada perubahan trase. Itu adalah termasuk bagian dari program Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall, yang sudah kita lakukan feasibility study atau kita punya desain itu nanti kita akan laksanakan," ujar Lilik kepada ANTARA dalam acara ICI 2025 di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

"Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenko IPK," katanya.

Program NCICD merupakan program khusus pemerintah untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Kegiatan NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena menurutnya NCICD bukan hanya projek penanggulangan banjir, tetapi projek untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi wilayah pesisir dan masyarakat.

Dody juga mengungkapkan proyek-proyek lainnya seperti Jakarta Sea Wall dan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi tanggul membuka peluang untuk menarik investasi jangka panjang terkait ketahanan perubahan iklim yang terintegrasi.

Read Entire Article