Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan seluruh kebijakan pemerintah bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha penangkapan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Trenggono saat menerima audiensi nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu.
Trenggono menegaskan KKP terus melakukan perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan. Ia memastikan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
“Keluhan nelayan bukan pada PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Trenggono.
Baca juga: Bertemu Nelayan Pantura, Menteri Trenggono Pastikan Kebijakan KKP untuk Kesejahteraan
Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Dengan skema tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, kemudian kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.
“Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” ucap Trenggono.
Selain itu, KKP juga mendorong penerapan penangkapan ikan terukur untuk mengurangi tekanan di wilayah penangkapan tertentu dan mencegah konflik antar nelayan. Kebijakan itu diharapkan membuat nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh sehingga biaya operasional lebih efisien.
Trenggono menegaskan, kebijakan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM diterapkan demi menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Ia memastikan setiap masukan nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.
“Kami ingin nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semua kebijakan KKP diarahkan untuk itu, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” katanya.
Baca juga: KKP dan DFW latih pekerja pengolahan tuna pertama di Indonesia
Dalam forum tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari keamanan di laut, kelengkapan dokumen kapal, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin menilai nelayan selama ini telah berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Nelayan, kata dia, patuh terhadap aturan, membayar pajak dan PNBP, namun masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut.
“Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat, bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut,” kata Kajidin.
Perwakilan nelayan Juana, Purnomo, juga menyoroti perlunya kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal di laut agar nelayan memiliki kepastian hukum dan kenyamanan dalam bekerja.
Menurut dia, masih terjadi kesalahpahaman di lapangan terkait dokumentasi dan pengawasan.
Baca juga: KKP perkuat pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat di ruang laut
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
