Subang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera mengeluarkan kebijakan tentang perumahan seiring dengan banyaknya warga yang tinggal di rumah tidak layak huni di provinsi itu.
"Memberi karpet merah kepada investor itu harus. Tapi wajib juga kita berikan karpet merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki rumah yang layak huni," kata Menteri PKP di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu.
Ia menyampaikan sesuai dengan catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebanyak 26,9 juta rumah di berbagai wilayah di Indonesia masuk kategori tidak layak huni.
"Sebanyak 26,9 juta rumah di Indonesia perlu direnovasi, karena tidak layak huni. Dari data rumah yang tidak layak huni itu, mayoritas berada di wilayah Jawa Barat," katanya.
Ia menyampaikan agar persoalan tersebut diatasi bersama-sama, agar masyarakat berpenghasilan rendah di tanah air dapat memiliki rumah yang layak huni.
"Untuk di Jawa Barat, saya yakin Gubernur sekarang bisa mengatasinya. Dalam hal ini saya berharap Gubernur Jabar bisa mengeluarkan kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni," kata Menteri PKP.
Kondisi banyaknya warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni itu terjadi karena faktor kemiskinan. Kemudian lebih parahnya lagi, masyarakat miskin menjadi sasaran rentenir atau "bank emok".
Atas hal tersebut kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggulirkan program Pembiayaan Mikro Perumahan atau "Pembiayaan Home".
"Kondisi saat ini bagaimana masyarakat tak berdaya menghadapi rentenir. Saat ini kita bikin gerakan mudah, murah dan cepat mendapatkan pinjaman. Sehingga masyarakat tidak lagi terjerat rentenir," katanya.
Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa (22/7) malam mengampanyekan kegiatan Kolaborasi Pembiayaan Mikro Perumahan atau "Pembiayaan Home", di Lembur Pakuan yang merupakan kediaman Gubernur Jabar.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Permodalan Madani Nasional (PMN) dan Bank BJB.
Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani, Sunar Basuki menyampaikan, Pembiayaan HOME dari PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan program pembiayaan mikro perumahan yang ditujukan untuk nasabah PNM Mekaar.
Program ini memungkinkan nasabah untuk merenovasi rumah mereka, yang juga dapat digunakan sebagai tempat usaha atau untuk mendukung kegiatan usaha.
PNM merupakan BUMN visi khusus pemberdayaan ibu-ibu prasejahtera dan usaha mikro. Selain memberikan pinjaman modal, ada juga pelatihan pendampingan dan membantu membuat perizinan.
Baca juga: Menteri PKP dan Gubernur Jabar ajak masyarakat jauhi rentenir
Baca juga: Menteri PKP tegaskan permasalahan Meikarta harus segera diselesaikan
Baca juga: Menteri PKP dorong KUR perumahan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
