Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan poin-poin aturan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di platform e-commerce atau perdagangan digital.
“Kami lagi membuat poin-poin aturan tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM berbasis digital,” ucap Maman ketika ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu.
Poin-poin tersebut, kata dia, sudah dibicarakan dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk ditindaklanjuti.
Maman belum dapat mengungkapkan secara rinci ihwal poin-poin apa saja yang nantinya akan masuk ke regulasi tersebut. Yang jelas, kata dia, aturan tersebut disusun untuk mengimbangi perkembangan zaman yang menghadirkan pasar digital, di luar pasar tradisional dan pasar modern.
“Kami melihat perlu ada aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pengusaha yang bergerak di sektor pasar digital. Ini luar biasa banyak,” kata Maman.
Ekosistem pasar digital pun memiliki elemen-elemen kompleks yang berbeda dengan pasar modern maupun tradisional. Maman memaparkan ekosistem pasar digital terdiri atas transporter, pemilik aplikasi, dan UMKM.
Ia juga memaparkan terdapat jutaan masyarakat yang terhubung di dalam ekosistem tersebut, seperti jumlah pengemudi ojek online terdaftar yang mencapai lebih dari 3 juta akun di beberapa aplikasi.
“Grab yang aktif sekitar 1 juta (orang), yang terdaftar 3,7 juta. Gojek yang terdaftar 3,1 juta, yang aktif 500 ribu. Di platform e-commerce, Shopee misalnya, itu ada 100 jutaan pedagang, tetapi yang aktif kurang lebih 5 juta,” kata Maman.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya aturan dan mekanisme yang melindungi aktivitas ekosistem pasar digital, sehingga terjadi interaksi yang adil antara UMKM, pemilik aplikasi, serta transporter.
“Poin-poin usulan aturannya sudah kami sampaikan ke Kemenko Perekonomian, lagi digodok. Supaya memberikan perlindungan kepada UMKM kita yang bergerak di pasar digital,” kata Maman.
Baca juga: Menteri UMKM ingatkan pelaku usaha taat aturan, jangan langgar hukum
Baca juga: OJK terbitkan aturan pembiayaan UMKM wajib masuk rencana bisnis bank
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
