Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta waktu Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat.
"Yang pertama ini kita minta waktu Presiden untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan para guru-guru," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Gus Ipul mengatakan pembekalan guru dan kepala sekolah tersebut sebagai bagian dari rangkaian persiapan peluncuran resmi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan 2024–2026.
"Yang berikutnya nanti kita minta Presiden meluncurkan secara resmi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2024-2026," ucap dia.
Baca juga: Menteri PU siap tuntaskan pembangunan 50 Sekolah Rakyat Tahap IC
Gus Ipul mengatakan pembekalan maupun peluncuran penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tersebut direncanakan berlangsung pada bulan September, bertepatan dengan bertambahnya jumlah titik sekolah yang beroperasi.
Saat ini, kata dia, terdapat 70 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi. Pada pertengahan bulan Agustus ini, jumlah tersebut ditargetkan mencapai 100 titik. Sementara itu, sebanyak 59 sekolah tambahan direncanakan mulai beroperasi pada bulan September mendatang.
Beroperasinya 159 titik Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 ini, akan mampu menampung 620 rombongan belajar dengan total 15.370 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses pembelajaran di sekolah-sekolah ini akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan nonguru.
Baca juga: Kemendikdasmen anggarkan Rp615 miliar revitalisasi sekolah di NTT
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico menjelaskan, 159 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan berjalan pada tahun 2025 tersebar dari Sumatra hingga Papua, dengan rincian 34 titik di Sumatera, 65 titik di Jawa, 7 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 13 titik di Kalimantan, 28 titik di Sulawesi, 7 titik di Maluku, dan 5 titik di Papua.
Kendati target 159 titik pada tahun ajaran 2025/2026 telah terpenuhi, Robben menyebut bahwa Kemensos tetap akan menampung jika ada pemerintah daerah yang menyampaikan usulan baru penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
