Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak jajaran Dinas Sosial dan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk menyukseskan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sosial dalam Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Yogyakarta, Selasa.
"Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi," kata dia dalam kegiatan itu.
Baca juga: Jadwal Sekolah Rakyat di Jepara menunggu Kemensos
Menteri Sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Sosial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas pihak. Adapun kesolidan kerja sama lintas sektor itu dapat dibuktikan dalam beberapa bulan sudah berlangsung 100 Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama di sejumlah daerah.
"Alhamdulillah, secara umum di 100 titik yang sudah beroperasi, pelaksanaannya baik sekali," katanya.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan kemiskinan di bawah lima persen pada 2029.
Baca juga: Dinsos Rejang Lebong siapkan calon siswa Sekolah Rakyat rintisan
Adapun target tersebut ditopang tiga mandat prioritas yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menjadi acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan.
"Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh punya data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi bupati dan gubernur punya data sendiri," katanya.
Program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memberi akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1-2) pada data tunggal sosial ekonomi nasional.
Baca juga: SRMP 16 Malang sambut Mensos dengan puisi "Menari di atas Matahari"
Program Sekolah Rakyat ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran memadukan beragam program prioritas seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah.
Hingga saat ini sudah terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 ini total akan ada sebanyak 165 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat yang beroperasi sehingga total kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.
Baca juga: Mensos pastikan fasilitas dan pemetaan potensi siswa SRMP 14 Batu
Baca juga: Mensos: Pemetaan potensi pelajar Sekolah Rakyat berbasis asesmen bakat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
