Jayapura (ANTARA) - Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Papua masih menjadi tantangan logistik yang sangat kompleks, salah satunya terkait topografinya yang didominasi pegunungan terjal, laut, serta kawasan pedalaman yang terisolasi.
Tantangan juga kerap datang dari proses rantai distribusi BBM bersubsidi yang terus diintai oleh praktik penyelewengan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi.
Di tengah keterbatasan dan kerentanan tersebut, sinergi tegas antara aparat penegak hukum dan penyedia jasa energi menjadi kunci utama agar BBM bersubsidi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.
Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua terus mengintensifkan pemantauan di titik-titik krusial penyaluran.
Pengawasan melekat ini dimulai sejak BBM dipindahkan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depot Pertamina hingga tiba di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun agen penyalur di daerah pelosok.
Humas Pertamina Bramantyo menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk memastikan rantai pasok BBM bersubsidi berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Sistem pengawasan modern tidak lagi hanya mengandalkan pemantauan fisik secara manual di lapangan, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital modern untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelewengan.
Langkah konkrit yang diambil adalah diterapkannya secara masif skema pendaftaran dan verifikasi kendaraan menggunakan sistem QR Code bagi seluruh konsumen BBM bersubsidi, khususnya jenis solar subsidi dan pertalite.
Melalui sistem ini, kuota harian setiap kendaraan terpantau secara real-time untuk mencegah aksi pendaftaran ganda atau pembelian yang melebihi batas kewajaran.
Pertamina secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian.
Langkah ini diambil untuk memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kelangkaan akibat ulah spekulan. Sanksi tegas tanpa pandang bulu siap dijatuhkan Pertamina kepada pihak pengelola SPBU atau agen penyalur yang nakal karena bermain mata dengan oknum pelanggar.
"Jika ada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau melayani penyaluran yang tidak sesuai regulasi, kami tidak akan segan memberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengeluaran surat teguran keras, pemotongan alokasi pasokan harian, hingga tindakan paling drastis berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," kata Bramantyo.
Cegah kebocoran
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
